Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Pajak Bab III Pajak Hotel Bab IV Pajak Restoran Bab V Pajak Hiburan Bab VI Pajak Reklame Bab VII Pajak Penerangan Jalan Bab VIII Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bab IX Pajak Parkir Bab X Pajak Air Tanah Bab XI Pajak Sarang Burung Walet Bab XII Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Bab XIII Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bab XIV Pemungutan Dan Penetapan Pajak Bab XV Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Bab XVI Keberatan Dan Banding Bab XVII Pengurangan Dan Keringanan Pajak Bab XVIII Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XIX Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XX Kadaluwarsa Penagihan Pajak Bab XXI Pembukuan Dan Pemeriksaan Bab XXII Insentif Pemungutan Bab XXIII Ketentuan Khusus Bab XXIV Ketentuan Penyidikan Bab XXV Ketentuan Pidana Bab XXVI Sengketa Pajak Bab XXVII Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian Bab XXVIII Ketentuan Peralihan Bab XXIX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Kajen

Tanggal Penetapan

31 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2010

Tanggal Berlaku

31 Desember 2010

Sumber

LD.2010/NO.10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 102 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Pekalongan Tahun 2010 No 10.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2010/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai lagi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Pajak Bab III Pajak Hotel Bab IV Pajak Restoran Bab V Pajak Hiburan Bab VI Pajak Reklame Bab VII Pajak Penerangan Jalan Bab VIII Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Bab IX Pajak Parkir Bab X Pajak Air Tanah Bab XI Pajak Sarang Burung Walet Bab XII Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Bab XIII Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bab XIV Pemungutan Dan Penetapan Pajak Bab XV Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Bab XVI Keberatan Dan Banding Bab XVII Pengurangan Dan Keringanan Pajak Bab XVIII Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XIX Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XX Kadaluwarsa Penagihan Pajak Bab XXI Pembukuan Dan Pemeriksaan Bab XXII Insentif Pemungutan Bab XXIII Ketentuan Khusus Bab XXIV Ketentuan Penyidikan Bab XXV Ketentuan Pidana Bab XXVI Sengketa Pajak Bab XXVII Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian Bab XXVIII Ketentuan Peralihan Bab XXIX Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010. 100 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT