PERBUP Kab. Pohuwato No. 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk optimalisasi penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu dan guna mendukung percepatan investasi di Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERPRES No.97 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL No.17 Tahun 2015; PERDA Kab. Pohuwato No.8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 270/25/IX/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/atau Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato kepada Dinas Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato dan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 443/20/VII/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2018
PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MENANDATANGANI TELAAHAN KESESUAIAN TATA RUANG DI KABUPATEN KAPUAS HULU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MENANDATANGANI TELAAHAN KESESUAIAN TATA RUANG DI KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi bidang Perencanaan Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengenai pelaksanaan sinergitas program pengembangan wilayah maka perlu disusun suatu tata cara dalam pemberian telaahan kesesuaian tata ruang secara umum;
bahwa untuk percepatan dan kelancaran kegiatan, perlu melimpahkan kewenangan dari Bupati dalam memberikan telaahan kesesuaian tata ruang kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2013, Perpres No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 115 Tahun 2017, Permendagri No. 116 Tahun 2017, PerKaBIG No. 6 Tahun 2014, Perda Kab Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pembinaan teknis dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Telaahan Tata Ruang yang telah dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya
Peraturan ini terdiri dari 8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 29 Tahun 2018
Pelimpahan Kewenangan-Penandatangan-Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)-dan-Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-di-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2018/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 42 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 32 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 13 Tahun 2018; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pelimpahan kewenangan penandatangan NPHD dan bantuan sosial meliputi Maksud dan tujuan penetapan, Batasan pelimpahan kewenangan, Ketentuan pemberian Hibah dan Bantuan sosial, dan Pihak yang melaksanakan monitoring dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 29 Tahun 2018
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja Dan Koordinasi Serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2018/NO.29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja Dan Koordinasi Serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
ABSTRAK:
untuk lebih mengoptimalkan sinergi hubungan kerja antar perangkat daerah dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian terhadap mekanisme hubungan kerja dan pola pengoordinasian antar perangkat daerah; perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan Peraturan Bupati Malinau
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan; Peraturan Bupati Malinau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Bupati Malinau; Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan ini mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja Dan Koordinasi Serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau diubah. Peraturan ini bertujuan untuk memperjelas struktur organisasi dan hubungan kerja di lingkungan pemerintah daerah, sehingga meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dan Pendelegasian Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik perlu dilakukan penyederhanaan dalam pelayanan perizinan secara terpadu, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka mengoptimalkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan maka perlu melimpahkan kewenangan beberapa jenis perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2017; PerPres Nomor 97 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016; Instruksi Mendagri Nomor 570/3202/SJ Tahun 2013; Perda Nomor 5 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelimpahan sebagian kewenangan dan pendelegasian penandatanganan jenis perizinan dan non perizinan, pertanggungjawaban, penarikan kewenangan, pembinaan, serta pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah Teknis terkait di bidang perizinan dan non perizinan, tidak dapat lagi melaksanakan sebagian kewenangan penandatanganan izin dan non izin, kecuali diatur lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12 Pasal (7 hlm), lampiran 2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018
PENDELEGASIAN - KEWENANGAN - PERIZINAN - nON PERIZINAN - KEPALA DINAS - PENANAMAN MODAL - PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2018/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau melalui layanan terpadu satu pintu. Selain itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 98 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Perda No. 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Gorontalo No. 53 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Gorontalo, termasuk di dalamnya mengatur tentang Pendelegasian wewenang; Penerbitan Perizinan; Pembatalan izin dan pencabutan izin; Pelaksanaan kewenangan; Pengaduan; Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 23 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 26 Tahun 2018
PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKOLAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2018/ NO. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKOLAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan di Satuan Pendidikan yang belum memiliki Kepala Sekolah Defenitif, maka perlu dihunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di Satuan Pendidikan. Bupati dapat melimpahkan kewenangannya
terhadap Penandatanganan Naskah Dinas kepada Pejabat yang ditunjuk,
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2005; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 11 Tahun 2017; PERMENDIKBUD No. 6 Tahun 2018; PERDA Labusel No. 42 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Pelimpahan wewenang Bupati, Persyaratan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 April 2018
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2018
perlimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah kabupaten bone bolango
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan efektifitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 17 Tahun 2018; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 27 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 28 Tahun 2011; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tahun 2012; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 1 Tahun 2015; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2015; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, pelimpahan dan kewenangan, pemungutan retribusi, pendataan objek retribusi, insentif pungutan, pembinaan dan pengawasan, serta pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 25 Tahun 2018
PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018
ABSTRAK:
A. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (l) huruf d bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
B. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Daerah Selaku Pangkajene dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2018.
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahunl959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor
I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
tndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor
;2,.� Tahun 2018
·;/
Tanggal
2 Jo�uar: 21)1!3
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
J tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Umbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9 Peraturan Peme
rintah Nomor
39 Tah
un 2007
tentan
g
Pengelol
aan Uang Negar
a/Daerah (Lemb
aran Neg
ara
Re
publik Indone
sia Tah
un 2007 Nomor
83
, T
ambah
an
Lemb
aran Negara
Re
pub
lik Indon
esia N
omo
r 4738);
:
1
.Pera
turan Peme
rintah Nomor 18 Tahun
20
16
!tentang
Peran
gkat D
aerah
(Lembaran Negara Repub
li
k Indone
sia
I
Tahun 2016 Nomor 1
14
, Tambahan
Lembaran ! Ne
gara
Re
publ
ik In
done
sia Nomor 5
887);
1
. Pera
turan
Men
te
ri Dalam Negeri Nomor 13 T
ahun 200
6
ten
tang Pe
do
man Pen
gelo
laan Keuangan
Daerah,
se
bag
aimana
tel
ah diubah Pe
rtama deng
an P
eraturan
Men
teri D
alam N
ege
ri Nomor
59 Tah
un 2007
, ke
dua
dengan P
eratur
an Men
te
ri D
alam N
ege
ri Nomor 21
Tahun
2011
(Berita Neg
ara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor
310)
;
1
. P
erat
uran Da
erah K
ab
upa
ten Pan
gkajene dan
Kepulauan
Nomor 4 Tahun 2016
ten
tang Pe
mben
tukan dan
Susunan
Pe
rangkat Daer
ah (Lembar
an Dae
rah Tahun 2
01
6 Nomor
4);
1 . P
eraturan Daerah Kabu
pa
ten Pan
gkajene dan Ke
pulauan
Nomor
11 Tahun 201
6 ten
tang
Anggaran Pen
dap
atan dan
Belan
ja D
aerah
Kabupaten Pan
gkajene dan Ke
pulau
an
Tahun
Anggaran 2017
(Lembaran Da
erah Tah
un 2016
Nomor 11
);
I
1 .Per
atu
ran Bu
pa
ti Kabu
pa
ten P
angka
jene dan Ke
pulauan
Nomor 11
Tahun 2008
ten
tang
Sistem
dan
Ptosed
ur
Pen
atausahaan dan
Akun
tansi, Pelaporan dan
Pertanggung
Jawab
an Keuan
gan D
aerah (Be
rita D
aerah Tahu
n 2008
Nomor 11);
1
. P
era
turan Bupa
ti Pan
gkajene dan Ke
pulauan Nomor 81
Tahun 201
6 ten
tang Ur
aian
Tugas Po
ko
k Fungs
i dan Ta
ta
Ke
rja Badan Penge
lola
Ke
uangan Daerah
Kabupaten
Pan
gkajene
dan Kepula
uan
(Be
rita D
aerah
Ta
huJ 201
6
I
Nomor 8
1);
;
.
I
Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepuiauan
Nomor
Zr:
Tahun 2018
Tanggal
2. Janu"'ri 21)'£
6. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78
Tahun 2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepuiauan
Tahun
KESATU
epala Badan Pengeloia Keuangan Daerah Kabupaten
,angkajene dan Kepuiauan.
I'f
am a
: Dra. Hj. JUMLIATI, M.Si
Pangkat
: Pembina Utama Muda
Qoiongan
: IV /c
NIP
: 19601231 198903 2 042
sbbagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan
I epuiauan Tahun Anggaran 2018.
KEDUA
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan
K�pulauansebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan
k�wenangan sebagai berikut;
1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APED;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan SPD;
7. Menyiapkan pelaksanaan pmjarnan dan pemberian
pinjaman atas nama pemerintah daerah;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;
9. Menyajikan inforrnasi keuangan daerah; dan
10.Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.
Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
KETIGA
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Be1F.ia Daerah Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah
derigan Kode Nomor Rekening: 4.04.701.5.11.02.01
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TAHUN 2018 NO 25
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Brebes Nomor 023 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 023 Tahun
2018 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah,
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Bupati
Brebes Nomor 023 Tahun 2018 tentang Kewenangan
Pemerintahan Daerah perlu dibatalkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Brebes
Nomor 023 Tahun 2018 tentang Kewenangan
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Brebes Nomor 023 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 023 Tahun 2018 dicabut.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
