Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 25 Tahun 2018

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KESATU epala Badan Pengeloia Keuangan Daerah Kabupaten ,angkajene dan Kepuiauan. I'f am a : Dra. Hj. JUMLIATI, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Qoiongan : IV /c NIP : 19601231 198903 2 042 sbbagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan I epuiauan Tahun Anggaran 2018. KEDUA Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan K�pulauansebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan k�wenangan sebagai berikut; 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APED; 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. Menetapkan SPD; 7. Menyiapkan pelaksanaan pmjarnan dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 9. Menyajikan inforrnasi keuangan daerah; dan 10.Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya KETIGA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Be1F.ia Daerah Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah derigan Kode Nomor Rekening: 4.04.701.5.11.02.01

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 25 Tahun 2018 tentang PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pangkajene

Tanggal Penetapan

02 Januari 2018

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 506 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Kep Bup No.25 th 2018 PANGKAJENE KEPULAUAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018
ABSTRAK:	A. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (l) huruf d bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. B. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Daerah Selaku Pangkajene dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2018. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahunl959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor ;2,.� Tahun 2018 ·;/ Tanggal 2 Jo�uar: 21)1!3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 J tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9 Peraturan Peme rintah Nomor 39 Tah un 2007 tentan g Pengelol aan Uang Negar a/Daerah (Lemb aran Neg ara Re publik Indone sia Tah un 2007 Nomor 83 , T ambah an Lemb aran Negara Re pub lik Indon esia N omo r 4738); : 1 .Pera turan Peme rintah Nomor 18 Tahun 20 16 !tentang Peran gkat D aerah (Lembaran Negara Repub li k Indone sia I Tahun 2016 Nomor 1 14 , Tambahan Lembaran ! Ne gara Re publ ik In done sia Nomor 5 887); 1 . Pera turan Men te ri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 200 6 ten tang Pe do man Pen gelo laan Keuangan Daerah, se bag aimana tel ah diubah Pe rtama deng an P eraturan Men teri D alam N ege ri Nomor 59 Tah un 2007 , ke dua dengan P eratur an Men te ri D alam N ege ri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Neg ara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 1 . P erat uran Da erah K ab upa ten Pan gkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pe mben tukan dan Susunan Pe rangkat Daer ah (Lembar an Dae rah Tahun 2 01 6 Nomor 4); 1 . P eraturan Daerah Kabu pa ten Pan gkajene dan Ke pulauan Nomor 11 Tahun 201 6 ten tang Anggaran Pen dap atan dan Belan ja D aerah Kabupaten Pan gkajene dan Ke pulau an Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Da erah Tah un 2016 Nomor 11 ); I 1 .Per atu ran Bu pa ti Kabu pa ten P angka jene dan Ke pulauan Nomor 11 Tahun 2008 ten tang Sistem dan Ptosed ur Pen atausahaan dan Akun tansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawab an Keuan gan D aerah (Be rita D aerah Tahu n 2008 Nomor 11); 1 . P era turan Bupa ti Pan gkajene dan Ke pulauan Nomor 81 Tahun 201 6 ten tang Ur aian Tugas Po ko k Fungs i dan Ta ta Ke rja Badan Penge lola Ke uangan Daerah Kabupaten Pan gkajene dan Kepula uan (Be rita D aerah Ta huJ 201 6 I Nomor 8 1); ; . I Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepuiauan Nomor Zr: Tahun 2018 Tanggal 2. Janu"'ri 21)'£ 6. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepuiauan Tahun KESATU epala Badan Pengeloia Keuangan Daerah Kabupaten ,angkajene dan Kepuiauan. I'f am a : Dra. Hj. JUMLIATI, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Qoiongan : IV /c NIP : 19601231 198903 2 042 sbbagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan I epuiauan Tahun Anggaran 2018. KEDUA Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan K�pulauansebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan k�wenangan sebagai berikut; 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 2. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APED; 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6. Menetapkan SPD; 7. Menyiapkan pelaksanaan pmjarnan dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 9. Menyajikan inforrnasi keuangan daerah; dan 10.Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya KETIGA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Be1F.ia Daerah Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah derigan Kode Nomor Rekening: 4.04.701.5.11.02.01
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . TAHUN 2018 NO 25 3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521