Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

Menemukan 22.613 peraturan dalam 0,109 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Tasikmalaya No. 56 Tahun 2019 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Download file:

2020pw327826009.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Banjar No. 25 Tahun 2016 tentang KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Download file:

2020pw3228009.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara

2020

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, BD 2020/9

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa pengaturan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan dan harmonisasi ketentuan peraturan perundangan-undangan terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan;Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan telah diubah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2020.
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 25 Tahun 2016 diubah.
23 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perwali Kota Cirebon No. 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertamaa

Mengubah

PERWALI Kota Cirebon No. 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON
PERWALI Kota Cirebon No. 16 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON

Download file:

PERWAL92020.pdf

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perwali Kota Bekasi No. 24 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi

Diubah dengan

Perwali Kota Bekasi No. 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Perwali Kota Bekasi No. 148 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Mencabut

PERWALI Kota Bekasi No. 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Penambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 102 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Download file:

Peraturan Wali Kota_09_2020.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wall Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perwali Kota Padang No. 8 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/ atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

Diubah dengan

PERWALI Kota Padang No. 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
PERWALI Kota Padang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Perwako No. 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBPP
PERWALI Kota Padang No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Mengubah

PERWALI Kota Padang No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Download file:

pw_9_tahun_2020.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Perpajakan

2020

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 9

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wall Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2020 dan untuk mengantisipasi ketidaktaatan wajib pajak membayar pajak perlu diberikan pengurangan atas besarnya PBB P2 terutang yang telah ditetapkan; bahwa untuk terselenggaranya hal tersebut maka Peraturan Wali Kota Padang 4 Tahun 2013 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan se bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Padang 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walkota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013
PERWALI INI MENGATUR PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALl KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG MEMUAT : Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan : 1. Peraturan Waliota Padang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 100); dan 2. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 9); diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 34A Pengurangan PBB-P2 terutang tahun 2020 diberikan berdasarkan persentase terhadap kenaikan PBB-P2 terutang tahun 2018, melalui aplikasi SISMIOPdan secara otomatis tercantum dalam SPPT.2. Ketentuan Pasal 34B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal34B Besaran pengurangan PBB-P2 terutang tahun 2020 diberikan sebesar 90% (sernbilan puluh perseratus) dari selisih kenaikan PBB-P2 terutang tahun 2018. 3. Ketentuan Pasal 34C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal34C Pengurangan PBB-P2 terutang tahun 2020 sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 34B, dikecualikan: a. dalarn hal perhitungan PBB-P2 terutang tahun saat diberikan pengurangan, lebih kecil atau sarna dari PBB-P2 terutang tahun 2018; atau b. objek pajak non standar dan khusus yang telah dilakukan penilaian individual. 4. Ketentuan Pasal 34D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal34D Pencatatan piutang atas PBB-P2 terutang tahun 2020 ialah nilai PBB-P2 terutang setelah diberikan pengurangan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 34B.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
PERATURAN WALL KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2013
PERATURAN WALL KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2020
3 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran Tanpa Sanksi Denda Administratif bagi Anak Usia 0-18 Tahun

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

08 Tahun 2020.pdf

Pelayanan publik; Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD. 2020/No. 08

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran Tanpa Sanksi Denda Administratif bagi Anak Usia 0-18 Tahun

ABSTRAK:

Masih banyaknya warga masyarakat berusia 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran khususnya warga masyarakat kurang mampu dimana Akta Kelahiran merupakan dokumen dasar bagi keperluan administrasi kependudukan, oleh karena itu perlu mempertimbangkan dispensasi pelayanan akta kelahiran tanpa sanksi denda administratif bagi anak usia 0-18 tahun.
UU Drt Nomor 9 tahun 1956; UU Nomor 39 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 16 Tahun 2019; PP Nomor 37 Tahun 2007; Perpres Nomor 25 Tahun 2008; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Perpres Nomor 96 Tahun 2018; Permendagri Nomor 9 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pelayanan Pencatatan Kelahiran; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Dispensasi Pelayanan Akta kelahiran tanpa Sanksi Denda Administratif bagi anak usia 0-18 Tahun.
6 hlmn

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERWAL 8 TH 2020.pdf

bantuan sosial

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Menimbang: a . bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, maka program bantuan sosial pangan terdiri atas program Bantuan Pangan Nontunai dan program Bantuan Sosial Beras Sejahtera; b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui mekanisme pemberian bantuan sosial yang direncanakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2020
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017; 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018; 19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; 20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018; 21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016
Materi Pokok: mengatur mengenai pembentukan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2020. memuat antara lain: latar belakang; dasar hukum; tujuan dan sasaran; pengertian; pengelolaan dan pengorganisasian; perencanaan dan penganggaran; mekanisme pelaksanaan; pendistribusian dan administrasi; pengendalian program; sosialisasi; monitoring, evaluasi dan pelaporan; penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2020.
jumlah 36 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Magelang

Abstrak

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Magelang

Download file:

PERWAL 8 TAHUN 2020.PDF

pedoman - jaminan persalinan- perubahan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah Tahun 2020

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Magelang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah Jaminan Persalinan telah ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan; bahwa dengan adanya penyesuaian dalam ketentuan pemanfaatan Jaminan Persalinan dan persyaratan administrasi kepesertaan jaminan maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Magelang;
UU Nomor 17 Tahun 1950; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kota Magelang Nomor 7 tahun 2019; Permen Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Permen Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Persalinan Kota Magelang.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2019 diubah.
.
11

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Pekalongan No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan

Mengubah

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan

Download file:

Perwal No 8 Tahun 2020.pdf

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2020/No.8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memenuhi asas keadilan dan asas kemampuan wajib pajak dalam membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan khususnya peralihak hak karena hibah garis keturunan lurus dan waris/hibah wasiat garis keturunan lurus maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurif a, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 diubah.
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 8 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Download file:

Perwali Nomor 8 tahun 2020.pdf

penjabaran-anggaran-pendapatan-belanja-daerah

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, BD.2020/NO.8

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Penjabaran APBD TA 2020 telah ditetapkan dengan PERWALI No. 46 Tahun 2019. Sehubungan dengan perubahan asumsi Pendapatan Daerah pada komponen Dana Perimbangan, PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta perubahan Anggaran Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah yang anggarannya belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan pada APBD TA 2020, maka PERWALI tentang Penjabaran APBD TA 2020 perlu diubah. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 seabagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 78 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019; PERDA No. 13 Tahun 2006; PERDA No. 4 Tahun 2019; PERDA No. 18 Tahun 2019; PERWALI No. 28 Tahun 2019; PERWALI No. 46 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai penjabaran APBD TA 2020

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2020.