PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.618 peraturan dalam 0,106 detik

Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Gratifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenpar No. 3 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permentan No. 26/PERMENTAN/HR.060/5/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
  2. Permentan No. 17/PERMENTAN/HR.060/4/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hortikultura
Mencabut
  1. Permentan No. 76/Permentan/OT.140/7/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/Ot.140/2/2012 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Hortikultura
  2. Permentan No. 05/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/PERMENTAN/KR.020/9/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permentan No. 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
  2. Permentan No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
  3. Permentan No. 35/PERMENTAN/KR.020/8/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Mengubah
  1. Permentan No. 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
  2. Permentan No. 94/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
  3. Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/KU.030/8/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/PERMENTAN/KU.030/8/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/SR.310/11/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permentan No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 Tahun 2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permentan No. 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian di Bidang Organisasi dan Kepegawaian
Diubah dengan
  1. Permentan No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Mencabut
  1. Permentan Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013
  2. Permentan Nomor 66/Permentan/OT.140/10/2011
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permentan No. 98/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/PP.130/12/2017 Tahun 2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Mencabut

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan