Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 788, BD.2010/No.39 Seri B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pelaksanaan Pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa insentif sebagaimana dimaksud huruf a diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pelaksanaan Pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2010.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 666 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 666, BD.2010/No.37 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Pasar kepada Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Banjarnegara Kecamatan Purwanegara dengan Desa Gemiwang Kecamatan Purwanegara tentang Bagi Hasil Retribusi Pasar tanggal 19 April 1993, maka dipandang perlu diatur Pemberian Bagi Hasil Retribusi Pasar Kepada Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 473 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Pasar kepada Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2010.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 637 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 637, BD.2010/No.35 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2010.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 473 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 473, BD.2010/No.20 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Sebagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu diatur Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Pemberian bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2010.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 404 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 404, BD.2010/No.15 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2010.
10 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 116 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar hukum dalam pemungutan Retribusi
Pelayanan Pasar di Kabupaten Banyumas telah diberlakukan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Pasar; bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dapat berlaku secara efektif, maka perlu menerbitkan
petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 11 Tahun 1985; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Obyek Retribusi dan Subyek Retribusi; Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi; Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 109 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembagian biaya pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Reklame clan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur
imbangan pembagiannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbangan Pembagian Biaya
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak
Pengambilan clan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Kebumen;
Unclang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Unclang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Unclang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Taliun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Di Kabupaten Kebumen
Pajak Bumi Dan Bangunan,
Pajak Penerangan Jalan dan
Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
4 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 101 Tahun 2010
peraturan bupati - tata cara dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 101, BD.2010/No.101
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka per1u
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian dan
Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2010.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban; Target Penerimaan Pajak Daerah dan Target Kinerja Pendapatan Pajak daerah; Pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2010.
7 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 101 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Insentif pemungutan pajak daerah dapat diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak apabila mencapai kinerja tertentu;
bahwa kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas adalah merupakan pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati;
bahwa agar capaian atas kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kepastian hukum maka perlu diatur capaian terhadap target kinerja dimaksud beserta tata cara pemberiannya ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Semarang yang meliputi
Maksud Dan Tujuan, Penerima Insentif, Target Kinerja, Tatacarapembayaran, Sumber Insentif, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2010.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 95 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran,
maka perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Pajak Restoran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran
yang meliputi
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak,
Pendataan Dan Penetapan Pajak,
Tata Cara Pemungutan Dan Perhitungan Pajak,
Tata Cara Pembayaran Pajak,
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan
Dan Pembebasan Pajak dan
Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2010.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
