Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Dan Pemusnahan Benda Berharga Yang Digunakan Sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa benda berharga sebagai sarana pemungutan retribusi daerah yang kondisinya rusak/cacat, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki normorator, telah mengalami perubahan nilai nonominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi, sehingga tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Pengelolaan; Perencanaan; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan; Pemeliharaan; Penghapusan; Pemindahtanganan; Penatausahaan; Pelaporan; Penilaian; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ganti Rugi dan Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran
penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah secara berdaya
guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana
dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah
merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Sukamara, sehingga diperlukan Standar
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007, Standar Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati Sukamara. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Standar Barang, Standar
Kebutuhan dan Standar Harga ditetapkan oleh Bupati
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10
Tahun 2018
Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan
berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat,
keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
64 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 dan
Pasal 91 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur
Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah;
b. bahwa guna tertib administrasi dan dalam rangka
mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik
Daerah, diperlukan adanya pengaturan tentang Tata
Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Daerah Kabupaten Wakatobi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6349);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5610);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2018 Nomor 01).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB III
PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
BAB III
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
30 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Yahukimo Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas/ Jabatan dan Tata Urutan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Dinas/ Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan penataan tata cara penggunaan kendaraan dinas/jabatan dan tata urutan penggunaan plat nomor kendaraan dinas/jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas/Jabatan dan Tata Urutan Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Dinas/Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-undang nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 16 Tahun 2017.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas/Jabatan dan Tata Urutan Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Tata cara penggunaan kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam mengoperasionalkan kendaraan dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan serta dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kendaraan Dinas berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu : a. Kendaraan perorangan dinas/jabatan; b. Kendaraan dinas operasional; dan c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. Sebelum SPPKD untuk kendaraan Dinas Operasional diterbitkan, Calon Pemakai, diwajibkan memberikan Surat Pemyataan kesanggupan mentaati ketentuan pemakaian kendaraan dinas di atas materai secukupnya dengan dilampiri: a. Foto copy SIM/KTP yang masih berlaku; b. SK Terakhir/Jabatan. Kendaraan Dinas / Ranmor berdasarkan jenisnya terdiri dari : a. Sepeda motor; b. Station wagon; c. Mobil sedan; d. Mobil bus; e. Mobil pick-up; dan f. Mobil barang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka perlu penyesuaian terkait dengan urusan
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser 14 Tahun
2015 tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan
Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN
DAERAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
5 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil Kegiatan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional di Kementerian Riset dan Teknologi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 35, BN 2019/ NO 1427; PERATURAN.GO.ID : 14 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Pedoman Penghitungan Nilai Dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Berupa Paten Di Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Dan Perguruan Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2020
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik daerah kabupaten bone bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2020/No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017; PP No.16 Tahun 2018; Perda Kab Bone Bolango No.7 Tahun 2007; Perda No.4 Tahun 2019; Perda No.5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengadaan Secara Elektronik, Pembiayaan, Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2017 Nomor 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengurangi kepadatan penduduk pada
kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Kediri,
Pemerintah Daerah menyediakan rumah susun sederhana
sewa;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan rusunawa, maka
beberapa ketentuan pengelolaan rusunawa sebagaimana
diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun
2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi
yang ada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang
Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa; Perda Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rumah
Susun; Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Mengatur mengenai penghunian sarusunawa, perubahan Lampiran Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa khususnya yang terkait dengan
format Perjanjian Penghunian Rusunawa
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
6 Halaman + Lampiran 9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap
formula tarif/besaran sewa tanah, bentuk pemanfaatan
dan ketentuan mengenai hak pengelolaan lahan,
b. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100
Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak
Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru perlu
dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.
Dasar hukum Perwal ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, Dan Pendaftaran Tanah,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah,
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 77 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Berupa
Tanah dan/atau Bangunan,
11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2019
tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan
Pemerintah Kota Pekanbaru.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak
Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
