Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2017

Penetapan Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan /atau Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. maksud dan tujuan; b. objek dan subjek c. penyewaan; d. jangka waktu sewa; e. formula tarif sewa; f. ketentuan sewa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan untuk menara telekomunikasi dan reklame; g. tata cara pembayaran dan tempat pembayaran; dan h. tata cara pelaksanaan sewa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan /atau Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

15 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

15 Desember 2017

Tanggal Berlaku

15 Desember 2017

Sumber

BD Tahun 2017/No.88

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 471 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Sukoharjo 88_Th_2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENETAPAN-TARIF-SEWA-BARANG-MILIK-DAERAH-BERUPA-TANAH-DAN-ATAU-BANGUNAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Tahun 2017/No.88
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penetapan Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan /atau Bangunan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka pengoptimalkan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sewa dengan pihak lain, maka perlu menetapkan tarif sewa berupa tanah dan/atau bangunan; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan; Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20126 Nomor 540); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); 12. Peraturan Derah Kabupaten sukoharjo Nomor 12 Taun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Derah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Derah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. maksud dan tujuan; b. objek dan subjek c. penyewaan; d. jangka waktu sewa; e. formula tarif sewa; f. ketentuan sewa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan untuk menara telekomunikasi dan reklame; g. tata cara pembayaran dan tempat pembayaran; dan h. tata cara pelaksanaan sewa.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017. 18 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2017

Penetapan Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan /atau Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT