Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PERPRES No. 87 Tahun 2014; dan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Produk Hukum Daerah, Pembentuakn Peraturan Daerah, Perencanaan Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah, Pembentukan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan, Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi dan Penggandaan, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, Evaluasi Rancangan Perda, Ketentuan Lain-Lain serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
24
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Administrasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, obyek Retribusi Daerah yang cukup potensial perlu diatur dan dipungut sebagai subyek retribusi; bahwa pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah Daerah merupakan jasa yang memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang berakibat timbulnya pembebanan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka kepada orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan administrasi sebagai Subyek Retribusi, dipandang perlu mengatur pengenaan Retribusi Pelayanan Administrasi; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989
PERDA ini mengatur mengenai jasa pelayanan pelayanan administrasi yang meliputi Penerbitan Surat Keputusan; Penerbitan Surat Perintah Kerja; PEnerbitan Dokumen Tender; Surat Keterangan/Rekomendasi; Legalisasi Akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian; Meminta turunan dokumen/surat-surat
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2002.
10 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Berita Daerah Kab. Bombana Tahun 2017 Nomor 11 Noreg Perda Kab Bombana 11/241/2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 489 tahun2016 tentang pembatalan peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka itu perlu dilakukan pencabutan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Perda Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2009 tersebut.
UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014; Peraturan Presdien Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bombana No. 60 Tahun 2016;
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha Negara - pajak/retribusi - perpajakan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 18 ayat (7), Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/MDAG/PER/10/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 3. PELAKSANAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG 4. MASA RETRIBUSI 5. TATA CARA PEMUNGUTAN 6. TATA CARA PEMBAYARAN 7.TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 8. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI 9. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 10. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 11. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUARSA 12. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
23 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa di Kab Landak
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur Tata Naskah Dinas Pemerintahan Desa di Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tarrun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2014.
4 Halaman Peraturan dan 77 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2015
panduan - penerapan - pelayqanan - administrasi - terpadu - kecamatan - paten - di - kabupaten - pangandaran
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2015/11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panduan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta mengoptimalkan peran kecamatan dalam memberikan pelayanan publik dan sebagai tindak lanjut Permendagri No. 4 Tahun 2010 maka perlu menetapkan Perbup tentang Panduan Penerapan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup[ Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggara PATEN, Penyelenggaraan PATEN, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2015.
8 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BERITA DAERAH PROVINSI SUMAATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 11
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
BERDASARKAN PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MELAKUKAN PENILAIAN RISIKO
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO 24 TAHUN 1956; UU NO 17 TAHUN 2003; UU NO 1 TAHUN 2004; UU NO 15 TAHUN 2004; UU NO 5 TAHUN 2014; UU NO 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UU NO 9 TAHUN 2015; PP 60 TAHUN 2008; PERMENDAGRI NO 80 TAHUN 2015 SEBAGAI MANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAGRI NO 80 TAHUN 2015; PERKA BPKP NO PER-1326/K/D4/2009; PERKA BPKP NO PER-688/K/D4/2012
PERATURAN INI BERISI 14 BAB YANG DIANTARANYA MENGATUR TENTANG PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO, TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO, RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RISIKO, DAFTAR RISIKO, ANALISIS RISIKO, RENCANA TINDAK PENGENDALIAN, BUDAYA SADAR RISIKO, STRUKTUR PENGELOLA RISIKO, PEMANTAU KEPATUHAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN, PELAPORAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
20 HALAMAN BATANG TUBUH, 57 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kab. Sijunjung Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan pedoman yang membantu Perangkat Daerah dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menangani Benturan Kepentingan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi HL Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati:
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PermenPANRB No. 37 Tahun 2012, PermenPANRB No. 52 Tahun 2014
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. menyediakan kerangka acuan bagi untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan:
b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan:
C. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara:
d. menegakkan integritas, dan
e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2023.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2003 No.31
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Temanggung Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Periode 1998-2003
ABSTRAK:
Bahwa pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Temanggung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Periode 1998 - 2003 perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 1998; Peraturan Darah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggunggung Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2003; Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/07 Tahun 1999.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tanggung jawab akhir masa jabatan Bupati Temanggung periode 1998-2003 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Isinya mencakup pelaksanaan tugas umum pemerintah, pembangunan, dan rekapitulasi realisasi anggaran periode 1998-2002 serta rencana anggaran tahun 2003 di Kabupaten Temanggung.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2003.
46 hlm. beserta Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan
pembangunan Kota Semarang dan untuk melindungi Situs
Kota Lama Semarang yang merupakan cagar budaya
dengan meningkatkan kualitas tatanan lingkungan Situs
yang selaras, serasi dan seimbang; bahwa agar kegiatan pengelolaan dengan cara
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Situs Kota
Lama dapat berjalan sesuai yang diharapkan; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
Situs Kota Lama perlu membentuk Badan Pengelola Situs;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
membentuk Peraturan Wali Kota Semarang tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelola Situs Kota Lama Semarang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 26 tahun 2007; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2013; Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2007 dicabut.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
