Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2021

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. menyediakan kerangka acuan bagi untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan: b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan: C. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara: d. menegakkan integritas, dan e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sijunjung

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Muaro Sijunjung

Tanggal Penetapan

30 April 2023

Tanggal Pengundangan

30 April 2023

Tanggal Berlaku

30 April 2023

Sumber

Berita Daerah Kab. Sijunjung Tahun 2021 Nomor 11

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 62 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kab. Sijunjung Tahun 2021 Nomor 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan pedoman yang membantu Perangkat Daerah dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menangani Benturan Kepentingan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi HL Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati:
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PermenPANRB No. 37 Tahun 2012, PermenPANRB No. 52 Tahun 2014
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. menyediakan kerangka acuan bagi untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan: b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan: C. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara: d. menegakkan integritas, dan e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2023.
8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2021

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT