Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.997 peraturan dalam 0,076 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 96 Tahun 2022

Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi

Kesehatan Sistem Pengendalian Intern

Download :
2022pb3328096.pdf

Abstrak

peraturan internal - rumah sakit

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2022/NO.96

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik; bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi perlu menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit yang mengatur peran dan fungsi Pemerintah Daerah selaku Pemilik, Pejabat Pengelola, Staf Medis, Staf Keperawatan dan Kebidanan serta Tenaga Kesehatan Profesional lainnya; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Setiap Rumah Sakit wajib menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Peraturan internal Korporasi Bab III Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staaf by Laws) Bab IV Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staff by Laws) Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
124 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 96 Tahun 2022

Pedoman Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
2022pb3322096.pdf

Abstrak

mal pelayanan publik

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2022/NO.98

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman; bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Swasta dalam 1 (satu) tempat berupa mal pelayanan publik; bahwa untuk memberikan pedoman dan menjamin kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik, perlu menagatur tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Bab III Kerja Sama Bab IV Sarana dan Prasarana Bab V Peran Serta Masyarakat Bab VI Pendanaan Bab VII Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2022.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 96 Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ranomeeto Kab.Konawe Selatan

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
PERBUP NO.96 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

STANDAR

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 96

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ranomeeto Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan l.ayanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan l.ayanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan lfubupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20O9 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tenlang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 2O22 Nomor 143); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45A21, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 24L2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 17 t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2AA6 tentang Laporan Keuangan dan Kinerj'a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 ^fahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tanlrbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1141, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (kmbar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebasaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O21 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan l,ayanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 679); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talnun 2014 tentang Pengelolaar Barang Milik Negara/ Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan kmbaral Negara Repubiik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4l, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 02, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sslagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta-h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahtn 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2A2l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {l,embaran Konawe Selatan Tahun 2021Nomor 3); Daerah Kabupaten 27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan d,an Susunan Perangftat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor A4 Tahun z0rc tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB IV PELAKSANAAN BAB V PENERAPAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
52 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 96 Tahun 2022

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

Arsip

Download :
PERBUP_96_TAHUN_2022_OK_SL.pdf

Abstrak

arsip

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 96

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bahwa penciptaan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip; b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi maka perlu disusun keseragaman pola klasifikasi arsip; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021.
Klasifikasi arsip dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang bersifat substantif dan fasilitatif, klasifikasi arsip menggunakan kode angka (numeric) dalam bentuk berjenjang. Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2022.
71 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 96 Tahun 2022

Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Proses Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
Perwal Bandung 96 2022.pdf

Abstrak

penyelenggaraan - sistem - elektronik - dalam - proses - manajemen - kepegawaian - di - lingkungan - pemerintah - kota - bandung

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 96, BD Kota Bandung Tahun 2022 No. 96

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Proses Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

ABSTRAK:

Bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan perubahan proses administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer dengan menyelenggarakan sistem elektronik melalui media sistem informasi, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Proses Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.71 Tahun 2019; PP No.49 Tahun 2018; Perpres No.95 Tahun 2018; Peraturan Kepala BKN No.20 Tahun 2008; Peraturan BSSN No.10 Tahun 2019; Perwal Kota Bandung No.84 Tahun 2020; Perwal Kota Bandung No.20 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan, infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia dan tata kelola, mekanisme pelayanan melalui sistem elektronik, sarana dan prasarana, pemanfaatan tanda tangan elektronik, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, keadaan memaksa, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
34 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Tengah Nomor 96 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023

APBD Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO 96 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 754

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa agar dalarn pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023 lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatuhan dan kemanfaatannya, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peratur~ Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Lembasran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tam,bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstru.ksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51'65); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik N egara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5533); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ; 24. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akmal; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistim lnformasi Pemerintah Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indomesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indoensai tahun 2022 Nomor 494)) 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah No. 12 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 nomor 129)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III PENGELOLAAN BARANG DAERAH BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB V PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB VI PENGELOLAAN KAS DAERAH BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BAB IX PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB X BELANJA HONORARIUM BAB XI PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAB XII PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN SISTIM PELAPORAN BAB XIII STANDAR BIAYA PERENCANAAN/DESAIN,PENGAWASAN DAN BIAYA PENDUKUNG PEMILIHAN PENYEDIA BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB XV KERUGIAN DAERAH BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 202
150 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 96 Tahun 2022

Pedoman Penghapusan Piutang Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Bantul No. 148 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah

Download :
Perbup Bantul No. 96 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2022/NO.96

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Daerah dan agar pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel diperlukan pedoman penghapusan Piutang Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/ 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengurusan Piutang Daerah; Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah; Pencatatan Penghapusan Piutang Daerah; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
Jumlah Halaman: 11 HLM; Lampiran: 48 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 96 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Desa

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Boyolali No. 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022

Download :
Perbup Byl 96_2022.pdf

Abstrak

bagian hasil pajak - retribusi daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2022/NO.96

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2022 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bag! Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2021; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 88 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2021 diubah.
30 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 96 Tahun 2022

Pusat Pembelajaran Keluarga

Pendidikan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
PERBUP NO 96 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

pusat - pembelajaran - keluarga

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 96

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pembelajaran Keluarga

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generi penerus bangsa untuk membentuk mengoptimalisasikan kemampuan keluarga maka perlu menetapkan perbup Tasikmalaya tentang Pusat Pembelajaran Keluarga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dentgan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 40 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2011; PP No. 87 Tahun 2014; Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2009; Permen Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 13 tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No, 34 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Stuktur Kelembagaan, Program Dan Kegiatan, Alur Pelayanan, Pemantauan Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
11 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 96 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Brebes No. 4 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja

Mencabut :

Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2021

Download :
Perbup Brb 96_2022.pdf

Abstrak

organisasi dan tata kerja

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2022/NO.96

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, perlu disesuaikan; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2021 dicabut.
25 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT