ABSTRAK: |
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal
43
ayat
(2)
Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor
79 Tahun
2018
tentang
Badan l.ayanan
Umum
Daerah,
standar
pelayanan
minimal
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
yang
akan
menerapkan
BLUD
diatur
dengan
Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf a,
perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati Konawe
Selatan
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal Penerapan
Badan l.ayanan Umum
Daerah
UPTD Pusat
Kesehatan
Masyarakat
Ranomeeto
Kabupaten Konawe Selatan.
- 1.
Undang-Undang
Nomor
4 Tahun
2003 tentang
Pembentukan lfubupaten
Konawe Selatan
di
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2OO3
Nomor
24,
Tambahan
kmbaran
Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang
Nomor 17
Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara
(kmbaran
Negara
Repubiik
Indonesia
Tahun
2OA4 Nomor
5,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2004
Nomor
4286;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Daerah
(t
embaran Negara
Republik
Indonesia Tahun
2OO4
Nomor
66,
Tambahan
Lembaran
Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor
36
Tahun 20O9 tentang
Kesehatan
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 20O9 Nomor 144,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2009
tentang
Rumah
Sakit
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2011
Nomor
82,
Tambahan lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir dengal
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tenlang
Perubahan
kedua atas
Undang-Undang
Nomor
12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahurr
2O22
Nomor 143);
7.
Undang-Undang
Nomor 23
Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2Ol4
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5587), sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
tentang
Perubahan
Kedua
atas Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2O14 tentang Pemerintah
Daerah
(l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2015
Nomor
58, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
56791;
B.
Undang-Undang
Nomor
1 Tahun
2A22
tentang
Hubungan
Keuangan
antara Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
9.
Peraturan
Pemerintah Nomor
23
Tahun
2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan
Umum
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor 45A21, sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun
24L2
tentang
Perubahan
atas
Peraturan Pemerintah
Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan Umum
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 17 t,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5340);
10.
Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun
2AA6 tentang
Laporan Keuangan dan
Kinerj'a Instansi
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2006
Nomor 25, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor
a6lal;
11. Peraturan Pemerintah
Nomor 38
Tahun
2007 tentang
Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah, Provinsi, dan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2OO7
Nomor 82,
Tambahan
l,embaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
47371; 12. Peraturan
Pemerintah Nomor
27
^fahun
2014 tentang
Pengelolaan
Barang
Milik Negara
/
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 29,
Tambahan
Lembaral
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5533),
sebagaimana
telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 28 Tahun
2O2O
(tembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2020
Nomor
142, Tanlrbahan lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 6323);
13. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1141, Tambahan
l,embaran Negara Republik
Indonesia sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang
Pembinaan
dan Pengawasan Daerah
(lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73,
Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang
Standar
Pelayanan Minimal
(kmbar
Negara Republik
Indonesia Tahun 2018
Nomor 02,
Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2Ol9
Nomor
42,
Tambahan kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
6322); 17.
Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33),
sebasaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12
Tahun 2O21
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
18.
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
28 Tahun
2OO4 tentang Akuntabilitas
Pelayanan Publik;
19.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan
dan Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal;
20. Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
79
Tahun
2018
tentang
Badan
l,ayanan Umum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor
1213);
21.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor
79 Tahun 2007
tentang
Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan
Minimal;
22.
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar
pada
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan;
23. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43
Tahun
2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2019
Nomor 1335);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun
2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
202O Nomor 679);
25. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
10 Tahun
2OO7 tentang
Urusan
Pemerintah
yang
Menjadi Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Selatan
(lembaran Daerah
Kabupaten 82, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
4737);
12.
Peraturan
Pemerintah Nomor
27 Talnun 2014 tentang
Pengelolaar Barang
Milik Negara/ Daerah
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
29,
Tambahan
kmbaral Negara Repubiik Indonesia
Nomor
5533),
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2020
Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6323);
13. Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah (Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4l, Tambahan
l,embaran
Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah
diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun
2Ol9 tentang Perubahan atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
18 Tahun
2016 tentang
Perangkat
Daerah
(l,embaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun
2017 tentang
Pembinaan dan
Pengawasan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2017
Nomor 73,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor
6041);
15. Peraturan Pemerintah
Nomor
02
Tahun
2018 tentang
Standar
Pelayanan Minimal
(Lembar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2Ol8
Nomor 02,
Tambahan
lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);
16. Peraturan
Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(kmbaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
63221; 17. Peraturan
Presiden Nomor 16
Tahun 2018
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(tembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2018 Nomor 33),
sslagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12
Tahun
2O2l tentang Perubahan
atas
Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa Pemerinta-h
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor
28
Tahun 2OO4
tentang
Akuntabilitas
Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
79 Tahun
2018
tentang
Badan Layanan Umum Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);
21. Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun
2OO7 tentang
Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian
Standar
Pelayanan
Minimal;
22. Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
4 Tahun 2019
tentang Standar
Teknis Pemenuhan
Mutu Pelayanan
Dasar
pada
Standar Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan;
23. Peraturan
Menteri Kesehatan
Nomor
43 Tahun
2019
tentang
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
(Berita Negara Republik
Indonesia
Tahun 2019
Nomor
1335);
24. Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri Nomor
77
Tahtn
2020 tentang
Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2020
Nomor 679);
25. Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
10 Tahun 2007
tentang Urusan
Pemerintah
yang
Menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Konawe Selatan
(lembaran Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10);
26. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
3
Tahun
2A2l tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan
Daerah
{l,embaran
Konawe
Selatan
Tahun
2021Nomor
3);
Daerah Kabupaten
27. Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan
Nomor
8
Tahun
2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2016 Nomor
8), Sebagaimana telah diubah beberapa
kali
terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Nomor 1 Tahun 2A22 tentang
Perubahan
ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
8
Tahun
2016 tentang
Pembentukan
d,an Susunan Perangftat Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
(lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor
1);
28.
Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
A4 Tahun
z0rc tentang
Perubahan Kedua
Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
16 Tahun
2011
tentang
Retribusi
Pelayanan
Kesehatan (Lembaran
Daerah
Kabupaten
Konawe
Selatan
Tahun
2016
Nomor 4).
- BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI) BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BAB IV PELAKSANAAN
BAB V PENERAPAN
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
|