Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Bagian Hukum Kab. Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK:
Tarif retribusi pelayanan pasar telah ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, namun karena belum mencerminkan rasa keadilan perlu dilakukanpenyesuain tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
Perda Nomor 11 Tahun 2010
Tarif Retribusi pelayanan pasar yang tercantum dalam lampiran V Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir kali terakhir dengan perda nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang retribusi Golongan Jasa Umum dilakukan Penyesuaian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
-
-
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 49
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 22 ayat (7), Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 2 Tahun 1981, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2019
Sistematika Perwako ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pemungutan Retribusi
3. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran
4. Tata Cara Penagihan Retribusi
5. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
6. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
7. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2022
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2022
tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda
Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2022
Mencabut :
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 108 Tahun 2021 tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 108 Tahun 2021 tentang
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa
Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan
Daerah Kabupaten Gunugkidul Nomor 26 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, disebutkan bahwa, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk dapat menghapuskan sanksi administratif
berupa denda atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
bahwa sehubungan dengan momentum Peringatan Hari
Ulang Tahun ke 77 Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia serta guna meningkatkan kesadaran
masyarakat didalam melakukan pembayaran atas
tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Gunungkidul, maka dipandang
perlu untuk menghapuskan sanksi administratif berupa
denda atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 26
Tahun 2012, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 100 tahun 2021.
Materi Pokok: Pelaksanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
Jumlah halaman: 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2016/NO.213, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah lebih khusus pada sektor retribusi, maka perlu dibuat kebijaksanaan tentang tata laksana pengelolaan retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi antara lain mencakup Objek Retribusi yang terdiri dari Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu; Tata cara Penetapan Teribusi (berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD), Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penagihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 49 Tahun 2021
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN-TEMANGGUNG-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2022/NO.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a. bahwa seiring dengan dinamika perubahan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Temanggung maka
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu disempurnakan dan diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tata Cara Pengurusan Akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; Tata Cara Pembayaran dan Pendaftaran; Tata Cara Pelaporan; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Pemberian Pengurangan; Tata Cara Pengembalian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2020
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Kab. Batang Hari Tahun 2021 No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan amanah ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan air tanah sebagai dasar Pengenaan Pajak Air Tanah Kabupaten Batang Hari.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2019.
KETENTUAN UMUM; KOMPONEN PENENTUAN NPA; CARA PERHITUNGAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
-
-
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 49 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pembebasan Retribusi Pelayanan Penunjang Medik Laboratorium Penyakit HIV-AIDS dan Tuberculosa Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUASN PASAL 6 PERMENDAGRI 112 TAHUN 2016 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, PERLU MENETAPKAN PERBUP TENTANG TATA CARA PELAKSNAAAN KONFIRMASUI STATUS WAJIB PAJAK TERGADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PACITAN
UU NOMOR 6 TAHUN 1983; UU NOMOR 28 TAHUN 2009; UU NOMOR 23 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2016
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP; TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK; PEMBINAAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 49 Tahun 2020
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, DB 2020/No. 49
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kota TanjungBalai
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan 'Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
UU Drt No 9 Tahun 1956; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 1987; PP No 96 Tahun 2012; Permendagri No 112 Tahun 2016; Perda Kota TanjungBalai No 6 Tahun 2016; Perwali Kota TanjungBalai No 44 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Tunjangan Khusus; Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
4 Hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
