Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan dan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar ( baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran; bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan sistem perencanaan kebutuhan, penganggaran pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan; ] bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab dan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
63 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jejaring Kemitraan Usaha Mikro
ABSTRAK:
bahwa agar usaha mikro lebih berkembang dalam
menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah
dengan membuka peluang usaha sendiri maka perlu
adanya jejaring kemitraan antara pelaku usaha
mikro, dengan beberapa mitra kerja untuk sarana
pemasaran dan transaksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Jejaring Kemitraan
Usaha Mikro;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bentuk Jejaring Kemitraan
Bab III Pelaksanaan Jejaring Kemitraan
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD Tahun 2022 Nomor 66
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ;
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 66
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka mengantisipasi gejolak perekonomian di daerah yang disebabkan oleh inflasi akibat dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, perlu dilakukan penanganan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat, pelaku usaha atau kelompok masyarakat yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022;
- bahwa agar bantuan yang diberikan dapat diberikan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu diatur penggunaannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022;
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Wali Kota Tentang Pemberian Bantuan Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a diberikan kepada:
a. masyarakat miskin;
b. pelaku usaha mikro; dan
c. nelayan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
-
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 66 Tahun 2022
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 66 Tahun 2022
PERWALI Kota Batam No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mengubah sebagian
PERWALI Kota Batam No. 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
pelimpahan wewenang perizinan dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota batam dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu - perubahan KEDUA atas peraturan wali kota batam nomor 6 tahun 2022 tentang
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 934
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Dalam rangka penyempurnaan Lampiran Peraturan
Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Batam 60 Tahun 2022, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.25 Tahun 2007; PP No.96 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah degan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.138 Tahun 2017; Peraturan BKPM No.7 Tahun 2018; Perda Batam No.1 Tahun 2014; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun
2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, bahwa ketentuan lebih lanjut tugas, fungsi dan uraian tugas masingmasing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Wali Kota;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wall Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,
Dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
19 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 66, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 66
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
ABSTRAK:
a. bahwa agar barang milik daerah dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan tertib penatausahaan barang milik daerah; b. bahwa untuk efektifnya penatausahaan barang milik daerah, maka perlu disusun pedoman teknis tentang penatausahaan barang milik daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kata tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Baubau;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan' Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); 14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Baubau (Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kata Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 2021 Nomor 5).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN OBYEK
BAB III PENATAUSAHAAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu pengaturan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2021; Perwali Kota Depok No. 50 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern yang meliputi Ketentuan Umum, Kerangka Konseptual Pengawasan Intern, Perencanaan Pengawasan Intern, Pengawasan Dalam Rangka Kegiatan Penjaminan Kualitas, Peningkatan Kualitas Pengawasan, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
65 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2022
PERWALI Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas
ABSTRAK:
Bahwa penggunaan Pakaian Dinas perlu diarahkan sejalan dengan pengembangan budaya daerah untuk memperkaya budaya bangsa, bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan penggunaan pakaian dinas, maka perlu mengatur penggunaan pakaian dinas pada Pemerintahan Daerah, bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020.
Materi pokok : Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota, Atribut Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Walikota dan Wakil Walikota, Pakaian Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
Mencabut : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 29 HLM; Lampiran : 59 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
