Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan aset Asphalt Mixing Plant yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan Ashpalt Mixing Plant, Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar dan bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Ashpalt Mixing Plant dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu adanya lembaga yang menangani Ashpalt Mixing Plant sehingga perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian
Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan Ashpalt Mixing Plant, Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Walikota No 50 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur definisi Petugas Teknis Operasional/ Koordinator adalah Petugas Teknis Operasional/Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Diatur mengenai perubahan ketentuan antara lain ketentuan umum, bentuk UPTD Dinas PUPR, fungsi UPTD dan aparatur, kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
Mengubah Peraturan Walikota No 59 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2022
PENYELENGGARAAN - PELAYANAN - KESEHATAN - TRADISIONAL
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD 2022/74
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Perda No.1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah, perlu ditetapkan Perwal tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.36 Tahun 2014; PP No.103 Tahun 2014; Permenkes No.6 Tahun 2012; Permenkes No.7 Tahun 2012; Permenkes No.88 Tahun 2013; Permenkes No.8 Tahun 2014; Permenkes No.66 Tahun 2015; Permenkes No.6 Tahun 2016; Permenkes No.9 Tahun 2016; Permenkes No.61 Tahun 2016; Permenkes No.37 Tahun 2017; Permenkes No.15 Tahun 2018; Permenkes No.24 Tahun 2018; Permenkes No.26 Tahun 2018; Peraturan BPOM No.32 Tahun 2019; Permenkes No.43 Tahun 2019; Permenkes No.14 Tahun 2021; Permenkes No.17 Tahun 2021; Perda No.16 Tahun 2011; Perda No.1 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelayanan kesehatan tradisional, tanggung jawab dan wewenang, pembinaan, pengawasan, sistem informasi dan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, sumber daya manusia, tata cara penerapan sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
15 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD Tahun 2022 Nomor 74
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa setiap aparatur sipil negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 38 Tahun 2017; Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018; Peraturan LAN No. 15 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Manajemen Pengembangan Potensi Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab III Perencanaan Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab IV Pelaksanaan Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab V Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kompetisi Aparatur Sipil Negara Bab VI Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Bab VII Kerja Sama Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 74
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kctcntuan Pasal 56 dan
Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3
Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah
Pasar Kota Kendari perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Kendari tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota
Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 44,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nornor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2044, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah d:iubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah
[Lembaran. Negara Republik Indonesia tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nornor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nom01·
305, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118
Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana
Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pclaporan dan
Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Bcrita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
155);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun
2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2022 Nomor 3).
Berikut teks yang telah dirapikan:
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KETENTUAN UMUM
BAB III
PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RKA PERUMDA PASAR KOTA KENDARI
BAB IV
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN RKA PERUMDA PASAR KOTA KENDARI
BAB V
PELAPORAN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022
kota batam tahun 2023 - rencana kerja pemerintah daerah
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 942
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan program Rencana Pembangunan Kota Batam berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.81 Tahun 2022; Perda Batam No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Batam No.7 Tahun 2019
Dalam peraturan wali kota batam ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2023, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 74 Tahun 2022
PERWALI Kota Serang No. 58 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD Tahun 2022 Nomor 270
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, hasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; bahwa untuk keseragaman format sistematika sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Serang dan setiap Perangkat Daerah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah diperlukan petunjuk teknis berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenri PAN No. PER/O9/M.PAN/5/2007 ; Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan umum Bab II Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Unit Kerja; Bab III Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; Bab IV Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; Bab V Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Bab VI Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan ini Mencabut Peraturan Wali Kota Serang Nomor 58 Tahun 2017
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalin Intern Pemerintah, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;Peratururan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE12-1326/K/LB/2009;Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang Penyelemggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Banjarmasin;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 74 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD Tahun 2022 Nomor 75
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D.I/9125/2022 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Bantuan Lainnya Dalam Bentuk Uang Untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa dalam rangka pergeseran menyebabkan perubahan Anggaran anggaran yang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Cilegon No. 6 Tahun 2022; Perda Kota Cilegon No. 8 Tahun 2022; Perwali Kota Cilegon No. 71 Tahun 2022.
di dalam Perwali ini diatur tentang perubahan atas Perwali No. 71 Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 74 Tahun 2022
PERWALI Kota Cirebon No. 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Cirebon No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 74, BD Kota Cirebon Tahun 2022 No 74
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
