Peraturan Bupati (Perbup) NO. 317/BAPPEDA/2024, KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 317/BAPPEDA/2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN JEMBRANA
ABSTRAK:
a. bahwa kemiskinan merupakan masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah
maupun nasional sehingga memerlukan upaya percepatan penanggulangan yang dilakukan secara
sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang melibatkan semua komponen baik pemerintah, swasta
maupun masyarakat;
b. bahwa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah diperlukan koordinasi lintas sektor dan lintas
pemangku kepentingan agar terwujud efektivitas dan keterpaduan kebijakan, program, anggaran dan kegiatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021
Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana, dengan Susunan Keanggotaan Tim
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
-
-
8 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 57 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
menunjang pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi,
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah
dan bantuan sosial di daerah, perlu disusun pedoman
pemberian dan pengelolaan hibah dan bantuan sosial; bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Bupati Sleman
Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai
dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemberian
hibah dan bantuan sosial serta kebutuhan hukum
masyarakat sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Hibah; Bantuan Sosial; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 1.9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Dan Pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial
Jumlah Halaman: 22 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 57 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 57
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan Kebakaran dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah diwajibkan melaksanakan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan proses perencanaan yang efektif, efesien dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan Penyelenggaraan Pelayanan respon cepat dengan akurasi dan ketepatan terukur melalui Command Center kedaruratan pendukung pelayanan pemerintatran secara online, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan pelayanan dan informasi kedaruratan daerah di Kabupaten Konawe Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pembuatan Command Center Dalam Peningkatan Pelayanan Kebencanaan
Kebakaran Dan Penyelamatan Melalui Pemanfaatan Sistem Fire Emergency Fast Responce Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pernbentukan Kabupaten Konawe Selatan, di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8
tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 5038);
lO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); sebagaiman telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
73 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemtrentukan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan peraturan pemerintah pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O11
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5219);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 41/PERMEN.KOMINFO/VIII/2OO4 tentang
Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan
Pengembangan Aplikasi E-Gouernment;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengal Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1 1 Nomor 31O);
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang
Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 517);
22. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS), Menteri Dalam Negeri
(MENDAGRI), Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) dan
Kepala Staf Kepresidenan, tentang Aksi Pencegahan
Korupsi Tahun 2O19-2O2O;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 68
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nornor
68).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
BAB III STRATEGI PEMBUATAN COMMAND CENTER DALAM
PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM FIRE EMERGENCY FAST RESPONCE
BAB IV TAHAPAN DAN MEKANISME STRATEGI PEMBUATAN COMMAND CENTER DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEBENCANAAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN MELALUI PEMANFAATAN SISTEM FIRE EMERGENCY FAST RESPONCE
BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
11
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 56 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satu program
pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang
kesejahteraan masyarakat adalah berupa Bantuan
Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau, buruh
pabrik rokok dan anggota masyarakat lainnya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, kegiatan Pemberian
Bantuan Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk
mendukung bidang kesejahteraan masyarakat
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau untuk Buruh Tani Tembakau
dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14
Tahun 2023; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Nomor 258 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, Verifikasi dan Validasi Calon Penerima BLT DBH CHT, Pelaksanaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 54 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana yang menjadi urusan pemerintahan
daerah sebagai program prioritas nasional, dibutuhkan
komitmen Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan
baik di seluruh tingkatan wilayah; bahwa untuk efektifitas perencanaan dan pelaksanaan
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan
Operasional Keluarga Berencana dari Pemerintah Pusat
untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas
Nasional di Daerah, perlu disusun pedoman
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Purbalingga tentang Standar Operasional Prosedur
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga
Berencana;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 258 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sasaran, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Mekanisme Penyaluran dan Prosedur Pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Tata Cara Klaim Pembayaran Jasa Pelayanan KB di Fasilitasi KB/PMB melalui Dana DAK BOKB, Pelaporan, Sumber Dana dan Pengalokasian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2024
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Cirebon No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Program Pengelolaan Sampah Di Tingkat Desa
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Sleman
Nomor 52.1 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru bagi Masyarakat Kurang Mampu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layah Huni dan Pembangunan Rumah Baru bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa rumah yang layak huni merupakan salah satu
kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan
kesejahteraan dan kesehatan keluarga dan mempunyai
peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak
serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya
membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri,
mandiri, dan produktif; bahwa setiap warga Kabupaten Sleman berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 52.1 Tahun 2021
tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Peningkatan
Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan
Rumah Baru bagi Masyarakat Kurang Mampu sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga harus diganti;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 52.1 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru bagi
Masyarakat Kurang Mampu.
Jumlah Halaman: 17 hlm. Lampiran: 33 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 47 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
jumlah besaran alokasi anggaran Program Subsidi Harga
Pangan Strategis di Tingkat Konsumen Tahun Anggaran
2024, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor
39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen
Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor
39 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen
Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan mengenai jumlah besaran alokasi anggaran Program Subsidi Harga Pangan Staretgis di tingkat Konsumen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 39 Tahun 2024 diubah.
19 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 46 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama
ABSTRAK:
bahwa Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok
Usaha Bersama merupakan wahana bagi keluarga pra
sejahtera dalam meningkatkan produktifitas usaha untuk
perbaikan taraf hidup mereka, sehingga perlu didukung
dengan bantuan stimulan; bahwa untuk mempermudah pemberian dan pelaksanaan
bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama, perlu
mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan
pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur
dalam Peraturan Bupati masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan
Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sumber dan Bentuk, Kriteria dan Penetapan Penerima, Tata Cara Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2018 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 41 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal
ABSTRAK:
bahwa setiap pekerja Nonformal berhak atas Jaminan sosial
yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermanfaat; bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
denganmartabat kemanusiaan; bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan
program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya
pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal maka dipandang
perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak
kepada masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan sosial ketenagakerjaan
bagi Pekerja Nonformal, sudah tidak sesuai dengan kondisi
saat ini, sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Nonformal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Brebes Nomor 53 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan angka 2 huruf b ayat (1) Pasal 7, perubahan huruf b Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 53 Tahun 2023 diubah.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
