PERWALI Kota Cirebon No. 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018
PERWALI Kota Cirebon No. 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018
LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD 2017/28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2012 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Wali Kota tersebut perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan tata cara pelaporan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Keppres No. 33 Tahun 1986; Permendagri No. 4 Tahun 2004; Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Tata Cara Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Tim Peneliti dan Penilai Laporan Pajak-Pajak Pribadi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
12 halaman (Lampiran 5 halaman)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Sibolga dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Sibolga dan agar terlaksana dengan baik, perlu membentuk ketentuan tentang sistem dan prosedur pengawasan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 , Peraturan Menteri Pemberdaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 , Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017,Peraturan Walikota Sibolga Nomor 3 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP PENGAWASAN, PENGAWASAN (Pelaksana Pengawasan, Hasil Pengawasan), TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN, PEMBIAYAAN, KODE ETIK, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang BERAS SEJAHTERA KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa alokasi jumlah Beras Sejahtera (Rastra) yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada rumah tangga sasaran didaerah kabupaten/kota khususnya di wilayab Kota Gunungsitoli belum sepenuhnya mencukupi dari jumlah keseluruhan yang membutuhkannya; b. bahwa penyelenggaraan Beras Sejahtera (Rastra) Daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli yakni mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat rniskin.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 , Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010,Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 TL hun 2008 ,Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010,Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahuri 2013 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ,Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 339/HUK/2016 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENERIMA MANFAAT RASTRA DAERAH, PENGELOLAAN, PENGORGANISASIAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA, PENGANGGARAN, MEKANISME PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP,
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2016 tentang Beras Untuk Masyarakat Miskin/Beras Kesejahteraan Masyarakat Daerah Kota Gunungsitoli dinyatakan tidak berlaku lagi
30 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 28 Tahun 2017
PERWALI Kota Cimahi No. 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Pemungutan Retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat-Alat Pemadam Kebakaran di Kota Cimahi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemutihan Izin Pengugnaan Tanah Makam dan Penggunaan Tanah Makam Tumpangan pada Taman Pemakaman Umum Giriloyo Kota Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya penataan dan penertiban administrasi pengunaan tanah makam dan pengunaan tanah makam tumpangan, maka perlu melaksanakan pemutihan izin penggunaan tanah makam dan penggunaan tanah makam tumpangan;
b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi ahli waris yang belum memiliki izin pengunaan tanah makam dan pengunaan tanah makam tumpangan, dapat diberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan prosedur dan keringanan pembayaran Retribusi izin pengunaan tanah makam dan pengunaan tanah makam tumpangan melalui Pemutihan izin pengunaan tanah makam dan pengunaan tanah makam tumpangan;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017;Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : izin penggunaan tanah makam dan pengunaan tanah makam tumpangan pada taman pemakaman umumGiriloyo Kota Magelang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, ekjujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan; bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas prestasi kerja PNS dipandang perlu mengatur pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi di lingkungan Pemko Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perwal tentang Pemberian Penghargaan kepada PNS berprestasi di lingkungan Pemko Pekalongan;
PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 53 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, kategori dan bentuk penghargaan, tim penilai, pemilihan dan penetapan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2017.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
