Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia di bidang pendidikan, diperlukan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan
UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 1990; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 03/V/PB/2010 dan No. 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 38 Tahun 2010; Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2015; Perda Kota Sawahlunto No. 11 Tahun 2016; dan Perwako Sawahlunto No. 31 Tahun 2016
Peraturan walikota ini mengatur tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik;
3. Program Induksi Bagi Guru Pemula;
4. Penilaian Kinerja Guru;
5. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
6. Sumber Daya Pendidikan;
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
17
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintahi wajib melakukan penilaian risiko; bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menerapkan manajemen risiko.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk Daerah-dae;rah Tingkat II di Sulawesi; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintsihan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuiingan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Dalam peraturan ini mengatur mengenai : KETENTUAN UMUM; PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO; PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO; STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO; PROSES MANAJEMEN RISIKO; EVALUASI DAN PELAPORAN;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
tidak ada
tidak ada
22 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD NOMOR 29/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA KOTA MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendldikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah waJib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendldlkan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diSkriminasi ;
b. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa penduduk Kota Madiun pada Perguruan Tinggi Negeri, khususnya mahaslswa kurang mampu yang memiliki prestasi akademik baik, Pemerlntah Kota Madiun memberikan Bantuan Beasiswa MahaSiswa Kota Madiun sebagal pengembangan dari Program Kartu Madiun Pintar yang telah dllaksanakan sebelumnya ;
c. bahwa Peraturan Wallkota Mad1un Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedornan Pelaksanaan Bantuan BeaSiswa Mahasiswa Kota Madiun dlpandang sudah tldak sesual dengan perkembangan situaSI dan kondiSI saat inl sehingga perlu dlgantl ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dlmaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu meoetapkan Peraturan Wallkota Madiun tentang Pedornan Petaksanaan Bantuan Beaslswa Mahaslswa Kot.a Madlun ;
PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendldikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Soslal yang Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 14 Tahun 2016;
Keputusan Menteri Soslal Nomor : 57/HUK/2017 tentang Program Penanganan Fakir Miskin ;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Program BBM;
3. Sasaran program BBM;
4. Nilai Bantuan;
5. Jangka waktu;
6. Kriteria Calon Penerima;
7. Syarat dan tata cara pendaftaran;
8. Panitia Seleksi;
9. Mekanisme Penyaluran;
10. Penggunaan;
11. Larangan;
12. Pemberhentian pemberian program BBM;
13. Pertanggungjawaban;
14. Monotoring dan evaluasi;
15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
Pada saat Peraturan Walikota lnl mulal berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beaslswa Mahaslswa Kota Madiun dlcabut dan dinyatakan tldak beriaku.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) PP NO 18 Tahun 2017 , perlu menetapkan besaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan
Pasal 18 ayat (6); UU No 3 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; UU NO 30 2014; PP NO 55 tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP NO 18 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahu 2006; Permendagri No 62 Tahun 2017; Qanun Kota Langsa No 12 Tahun 2008; Qanun Kota Langsa No 3 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Penghasilan Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK; Belanja Penunjang DPRK; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara, Pejabat Daerah dan Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar TA 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
25 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Perangkat Daerah selaku pemungut Pajak Sarang Burung Walet mengalami perubahan nomenklatur;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 15 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (6),Pasal 36 ayat (7), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (6) dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak sarang burung walet;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.28 Tahun 2009; UU NO.12 Tahun 2011; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERDA NO.12 Tahun 2010
Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek Pajak Sarang Burung Walet dengan menggunakan SPOPD kepada BPPDRD dan/atau melalui pendaftaran secara elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).Pajak dipungut dengan system self assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang kepada BPPDRD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.
Mencabut PERWALI NO.9 Tahun 2011
Mengatur PERWALI tentang Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak
21 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 5 UU No.28 Tahun 1999 mengenai penyelenggara negara yang bersih dari korupsi dan kolusi setiap penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaan dan bersedia untuk diperiksa untuk mengefektifkan kewajiban pelaporan harta kekayaan perlu pengaturan di lingkungan kota Batam
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.53 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014
Pemerintah perlu menetapkan peraturan agar mengefektifkan pelaporan harta kekayaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017
ABSTRAK:
Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017. untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu mengatur Mekanisme Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tentang Mekanisme Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Tahun 2017, Meliputi : Ketentuan Umum; Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (Bos Apbd); Sasaran Program Dan Besaran Bantuan; Persyaratan Penyaluran Dana Bos Apbd; Penggunaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan; Larangan Penggunaan Dana Bos; Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Barang Persediaan; Pengawasan Dan Pemeriksaan Program Bos; Sanksi Administrasi .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
27 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 28 Tahun 2017
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE-TUGAS DAN FUNGSI
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 296
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016; Perwali Ternate Nomor 19 Tahun 2016
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan fungsi; susunan organisasi; tugas dan fungsi jabatan struktural; tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
