Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek Pajak Sarang Burung Walet dengan menggunakan SPOPD kepada BPPDRD dan/atau melalui pendaftaran secara elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).Pajak dipungut dengan system self assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang kepada BPPDRD.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 28 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

T.E.U.

Indonesia, Kota Balikpapan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Balikpapan

Tanggal Penetapan

22 November 2017

Tanggal Pengundangan

23 November 2017

Tanggal Berlaku

23 November 2017

Sumber

BD.2017 NO.28

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Balikpapan

Bidang

Halaman ini telah diakses 335 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali NO.28 Tahun 2017 ttg Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pa.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERWALI NO.9 TAHUN 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet

PEMUNGUTAN-PAJAK-SARANG BURUNG WALET-PETUNJUK-PELAKSANAAN
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2017 NO.28
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Perangkat Daerah selaku pemungut Pajak Sarang Burung Walet mengalami perubahan nomenklatur; b. bahwa Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 15 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (6),Pasal 36 ayat (7), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (6) dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak sarang burung walet; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet; UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.28 Tahun 2009; UU NO.12 Tahun 2011; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PERDA NO.12 Tahun 2010 Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek Pajak Sarang Burung Walet dengan menggunakan SPOPD kepada BPPDRD dan/atau melalui pendaftaran secara elektronik, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).Pajak dipungut dengan system self assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang Terutang kepada BPPDRD.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017. Mencabut PERWALI NO.9 Tahun 2011 Mengatur PERWALI tentang Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak 21 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521