Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2007

Menemukan 2.529 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2007

Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Kota Magelang

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Download :
perwalno20tahun2007.pdf

Abstrak

TERNAK - PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

2007

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD.2007/No. 19

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Kota Magelang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani petemak, mendorong perekonomian pedesaan serta turut menunjang keberhasilan penyebaran dan pengembangan temak pemerintah di Kota Magelang yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara perguliran; bahwa berhubung dengan itu agar pelaksanaannya lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Temak Pemerintah Kota Magelang, dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1967; UU No 32 Tahun 2004;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyebaran dan pengembangan ternak, seleksi persyaratan calon penggaduh, hak dan kewajiban penggaduh, tata cara pengembalian ternak, redistribusi ternak bibit, redistribusi ternak kereman, resiko dan penghapusan ternak pemerintah, pembinaan dan pengawasan, ganti rugi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2007.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2007

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup Jepara Tahun 2007 No 20.pdf

Abstrak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2007

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2007/NO.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008; bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomr 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemenintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2008 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jepara untuk periode Tahun 2008 dan sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008. Rencana Kera Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2008 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2007.
4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 20 Tahun 2007

Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

APBD

Abstrak

Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2007/NO.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan urnum APBD, keadaan yang rnenyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan an tar . j enis belanj a, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;' b, bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); ·2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246 1 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.,.A DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007 §£ us r,l Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hale Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3_688); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan. Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 851 ); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuahgan Negara (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I 7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); • . 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004: tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor_ 15 Tahun 2004 tentang Prmeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Neg_ara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentari:g Sistem Perencanaan " Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara· Republik Indonesia Taliun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11 .. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik ! ' . Indonesia nomor 4548); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004'. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia N.omor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenta.ng Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2005 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); Sebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntasni . . Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesi� Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor "54 Tahun , 2005 tentang Pinjamari Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perilnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 'Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); I 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun .2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ,\ I, 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57. Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005iNomor 139, Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perilnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 'Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind?nesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200.6 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 27. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 29. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 17 Tahun.2006 tentang Lembaran ! Daerah dan Bentuk Daerah; · 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;
BUPATIWAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAER,AH KABUPATEN'WAJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2007 Pasal I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 562.495.098.017,00 Bertambah/berkurang sejumlah Rp. 68.766.529.800,46 sehingga menjadi Rp. 631.261.627.817 ,46 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 436.395.159.269,QO Rp. 1.323.270.542,00 Rp.437.718.429.811,00 Rp.602.899.243.295,46 Rp.( l 65.180.813.484,46) Rp, 540.869.'496.603,00 b. Bertarnbah/(berkurang) Rp. 62.029.746.692,46 Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan a. Semula b. Bertarnbah/(berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 2. Belanja a. Semula 3. Pembiayaan a. Penerimaan I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan b. Pengeluaran 126.099 -. 938.748,QO 67.443:259.258)6 ,, I Rp.193.543.198.006,46 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.625;601.414,00 Rp. 6.736.783.108,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 28.362.384.522,00 Rp.165.180.813.484,46 Rp. 0,00 Pasal 2 (I) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah s Rp. 139.076.542,00 Rp. 410.261:119.354,00 21.179.847.951,00 ' ? • Rp. 21.364.041.951,00 184.194.000,0:0 < Rp. Rp. 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Dana Perimbangan I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah I) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.95:4.191.964,00 1.000.000.000,00 Rp.410.400.195.896,00 i 15,000.000,00 Rp. 3.269.325.000,00 Rp. 3.254.325.000,00 Rp. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan b. Retribusi daerah JI) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 9.126.537.500,00 280.494.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 9.407.031.500,00 5.011.800.000,00 (111.300.000,00) c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan 1). Semula Rp. 3.787.185.451,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.787.185.451,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.787.185.451,00 Setelah perubahan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. Rp. 5.011.800.000,00 2) Bertambah/(berkurang) (111.300.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 4.900.500.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil I) Semula Rp. 59.383.119.354,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 139.076.542,00 r.Rp. 59.522.195.896 b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan c. Dana alokasi khusus 305.940.000.000,00 0,0,0 I , Rp.305.940.000.000,00 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. 44.938.000.000,QO Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubaha.n I Rp. 44.938.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daeran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c terdiri Idari j enis pendapatan : a. Hibah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah pendapatan hibah setelah perubaha.n b. Dana Darurat 1) Semula Rp. 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Jumlah dana darurat setelah perubahan 0,00 c. Dana Bagi Hasil Pajak 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 4.608.453.852.,00 0,00 Jumlah dana bagi hasil paj ak setelah perubahan d. Dana penyesuaian dan otonorni khusus Rp. 4.608.453.852,00 l) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 0,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daeraJ:i lainnya 0,00 1) Semula 2) Bertambahl(berkurang) Rp. Rp. 345.738.112,00 l .000:000.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 1.345.738.112,00 Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 246.752'.898.430,00 2) Bertambah/Iberkurang) Rp. 22.439!} 00.604,46 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan , Rp.269.191.9�9.034,46 Belanja Langsung 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 39.590.646.088,00 ' I Rp.333.707.244.261,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 1) huruf a terdiri dari jenis belanja a. Belanja pegawai 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 211.244.385.318,00 ,· Rp. 10.633.113.991,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.221.877.4�9.309,00 b. Belanja bunga 1) Semu!a Rp. 443 .000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 337.213.000,00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 780.213.000,00 c. Belanja subsidi I 1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,0,0 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 500.000.000,00 d. Belanja hibah 1) Semula Rp. 2.683.975.000,0p I 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.426.000.000,0:0 I Jumlah belanja hibah setelah perubahan ; Rp. 5.109.975.000,00 e. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 7.461.400.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.377.600.000,00 . ,. Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 10.839.000.000,00 f. Belanja bagi hasil 1). Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. 17.965.738.112,QO ' 218.982.400,00 4.521.400.000,00 570.125.000,00 Rp. 18.184.720.512,00 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan g. Belanja bantuan keuangan 1) Semula · Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan h. Belanja tidak terduga Rp. 5.091.525.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Rp. l .�33.000.000,00 4.876.066.213,46 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 6.809.066.213,46 20.672.541. 780,00 ' . Rp. 217.058.052.723,00 Rp. 18.446.129.478,00 Rp. Rp. Rp. 56.386.003.670,00 Rp. 16.301.929.310,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan b. Belanja barang danjasa B2.201,00 Rp. 72.687.932.980,00 4.842.587.300,00 • Rp. 25.515.129.080,00 20.672.541. 780,00 ' . Rp. 217.058.052.723,00 Rp. 18.446.129.478,00 Rp. Rp. Rp. 56.386.003.670,00 Rp. 16.301.929.310,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) I) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan bd. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp, 0,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejurnlahRp, 0,00 1) Semula Rp. 0,00 0,00 ' ;' Rp. ; 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp. 2 Rp. ) Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan kernbali pemberian pinjaman Setelah perubahan f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 4.058.656.372,00 1) Semula Rp. 3.939.�97.450,�0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 118.658.922,00 Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan · Rp. 4.058.656.372,00 (3) Pengeluaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 I) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan sejwnlah Rp. 0,00 b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejwnlah Rp. 4:000.000.000,00 1) Semula Rp. 4.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah : Rp. 4.000.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang sejwnlah Rp. 3 .519 .499. 910,00 1) Semula Rp. 184.500.455,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.334.999.455,00 Jumlah pernbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp. 3.519.499.910,00 Setelah perubahan d. Pemberian-pinjaman daerah sejumlah Rp. 4.130.000.000,00 ' 1) Semula Rp. 4.130.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,QO Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Rp. 4.330.000.000,00 Setelah perubahan ·' Pasal 5 Uraian lebih !an jut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ' dalam pasal l, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan �i ' Peraturan Daerah ini, terdiri darsebagai landasan operasional pelaksanaan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2007.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 20 Tahun 2007

Kepelabuhan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007.doc

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2007/NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kepelabuhan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di Daerah Kota Banjarmasin; bahwa untuk maksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelabuhanan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000.
Peraturan Daerah tentang Kepelanbuhan yang berisi; Ketentuan Umum; Kewenangan Di Wilayah Perairan; Kawasan Pelabuhan; Tatanan Pelabuhan; Penetapan Lokasi Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan, Daerah lingkungan Kerja Pelabuhan Dan daerah Lingkungan Kepentiangan Pelabuhan; Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Dan Instalasi Bawah Air Serta Saluran Pemasukan/ Pembuangan Air Sungai; Fungsi Pemerintah Dan Pemerintah Kota Di Pelabuhan; Pelaksana Kegiatan Di Pelabuhan; Pelayanan Jasa Kepelabuhan Di Pelabuhan; kegiatan Usaha Penunjang Pelabuhan; Kerja Sama; Tarif Pelayanan Jasa Pelabuhan; Fasilitas Penampungan Limbah Pelabuhan; Sumbangan Pihak Ketiga Di Pelabuhan; Pengawasan Dan Penegakan Hukum; Dewan Maritim Kota; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2007.
33

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2007

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Download :
20 2007.pdf

Abstrak

PARTAI POLITIK - BANTUAN KEUANGAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2007/No. 115

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) UndangUndang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga besarannya perlu ditambah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 3 ayat (2).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2006 diubah.
4 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2007

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
PERDA_kab__No_20_Tahun_2007_ocr.pdf

Abstrak

PERUSAHAAN-DAERAH-BANk-PERKREDITAN-RAKYAT

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD Tahun 2007 No. 20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar Kabupaten Temanggung dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pendirian dan pengelolaan PD BPR "Bank Pasar" di Kabupaten Temanggung dengan tujuan mendukung perekonomian daerah dan pembangunan di berbagai bidang. PD BPR "Bank Pasar" menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan menghimpun dana, memberikan kredit, melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, dan menjalankan usaha perbankan lainnya, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2007.
30 hlm beserta penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2007

Perusahaan Daerah Percetakan Dan Penerbitan

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Download :
21 perusahaan-daerah-percetakan-dan-penerbitan--2007.pdf

Abstrak

perusahaan-daerah-percetakan-penerbitan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2007/No.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Percetakan Dan Penerbitan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat maka perlu dibentuk perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbitan; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; c. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut PERCADA yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo bergerak di bidang usaha percetakan, penerbitan, dan bidang lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2007.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
20 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 21 Tahun 2007

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA NOMOR 21 TAHUN 2007.pdf

Abstrak

PERENCANAAN - PELAKSANAAN - PEMBANGUNAN - PEMANFAATAN - PENDAYAGUNAAN - KAWASAN PERDESAAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2007/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN KAWASAN PERDESAAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penataan ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan harmonisasi antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar perlu ditetapkan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan secara terpadu; bahwa perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa a huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PERDA No. 5 Tahun 2006; PERDA No. 6 Tahun 2006; PERDA No. 7 Tahun 2006
PERDA ini Mengatur Mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Perdesaan; Meliputi Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan Desa; Pelaksanaan; Penataan Ruang Kawasan Perdesaan; Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan; Pemanfataan Ruang Kawasan Perdesaan; Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan; Kerjasama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2007.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8 hlmn; 6 pnjlsan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 21 Tahun 2007

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Belitung No. 29 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan
PERDA Kab. Belitung No. 28 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Keluarga Berencana
PERDA Kab. Belitung No. 27 Tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan
PERDA Kab. Belitung No. 24 Tahun 2003 tentang Organisasi Badan Pengawas Daerah
PERDA Kab. Belitung No. 23 Tahun 2003 tentang Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERDA Kab. Belitung No. 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat
PERDA Kab. Belitung No. 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kab Belitung_2007_21.Pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
Peraturan Daerah_No. 21 Tahun 2007 rz.pdf

Abstrak

SOTK

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2007/NO.21, TLD No.21, LL Kab Melawi: 74 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi

ABSTRAK:

bahwa dalam pelaksanaan UU No.34 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat perlu membentuk Organisasi perangkat daerah Kabupaten Melawi
UU No.43 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda no.1 Tahun 2004
Ketentuan Umum; Susunan Organisasi Perangkat Daerah; Sekretaris Daerah; Sekretaris DPRD; Dinas Daerah Kabupaten; Lembaga Teknis Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Kecamatan; kelurahan; Eselonering, pengangkatan dan Pemberhentian; Tata Kerja; ketentuan lain-lain; pembiayaan; aturan peralihan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2007.
34 halaman dan 42 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2007

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.