Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya Dana bantuan keuangan
dari Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2018, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertangjawaban Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah
maka Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a
dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan
Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b maka perlu diterbitkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2018 ten tang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampian I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2018 diubah.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka akuntabilitas dan kelancaran pelaksanaan bantuan kuangan khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6, perubahan pada Pasal 13, perubahan pada Pasal 15, perubahan pada Pasal 17, perubahan pada Pasal 20, penyisipan BAB XIA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 75 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas
serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Daerah dalam melaksanakan
tugas umum pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan perlu diatur mengenai kedudukan dan
susunan organisasi dinas daerah;
b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan
lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi,
perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 32 /Prt/M/2016, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43/Permentan/Ot.010/8/2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 139 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
96 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
106 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 30 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, dinas daerah, jabatan perangkat daerah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
mengatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi dinas daerah
35 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun Anggaran 2018; Bahwa berdasarkan kondisi faktual permasalahan yang terjadi di Desa sebagai penyebab keterlambatan penyampaian persyaratan menyebabkan penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) melampaui batas waktu; Bahwa untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait tujuan penyaluran Dana Desa oleh Negara, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9) diubah pada Ketentuan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 75 Tahun 2018
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahDesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
perubahan atas peraturan bupati pohuwato no. 67 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten pohuwato tahun 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2018/No.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menyempurnakan Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 65 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No. 11 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 67 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2018.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 75 Tahun 2018
budidaya ikan air tawar - pembentukan unit budidaya ikan air tawar
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, LD.2018/NO.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembentukan, kedudukan,dan susunan organisasi Budidaya Ikan Air Tawar (BIAT); dan tugas dan fungsi unit BIAT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 142) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 75 Tahun 2018
PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR - penanganan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, LD.2018/No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
34 ayat (1 ), Fakir rniskin dan anak terlantar dipelihara
oleh negara, sehingga perlu dilakukan perlindungan
dan pernenuhan hak-hak dasar Pengemis, Gelandangan
dan Orang Terlantar secara komprehensif dan
terkoordinasi agar dapat hidup layak; bahwa berdasarkan Pasa1 24 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
Pemerintah Daerah mernpunyai tanggung jawab dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat ( 1) Undang-Undang
Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah
bertanggu ng jawab atas pelaksanaan jaminan
kesehatan masyarakat rnelalu i sistem jaminan sosial
nasional bagi upaya kesehatan perorangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan
Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah ·Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Republik Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 /HUK/2008; Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, Penanganan Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar, Pelayanan Kesehatan Bagi Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar, pembinaan dan pengawasan, peran serta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib. efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Piimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pihak Lain, dan Pihak Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Standar Satuan Biaya PerjaIanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali:
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP no 58 Tahun 2005; Perda KabBoyolali No 4 Tahun 2007; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkau No 113/PMK.05/2012, Permendagri No 80 Tahun 2015; Perbup Boyolali No 76 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 6 Tahun 2017; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perjalanan dinas Bupati dan/atau Wakil Bupati, Perjalanan Dinas Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, Perjalanan Dinas PNS dan/atau Calon PNS, Perjalanan Dinas Pihak Lain, Perjalanan Dinas Khusus, Perjalanan Dinas Nihil, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini muiai berlaku:
a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 52); dan
b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 22);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 75 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta peningkatan
pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Mengatur tentang tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
