Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PP No 6 Tahun 2005, PP No 2 Tahun 2012 PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Pemendagri No 13 Tahun 2006, Pemendagri No 38 Tahun 2018, Pemendagri No 54 Tahun 2019, Perda No 25 Tahun 2006, Perda No 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum;Pendanaan Kegiatan Pemilihan; Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan; Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Penjelasan sebanyak 17 (tujuh belas) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 70 Tahun 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DAN PRIORITAS KEGIATAN YANG DIDANAI DENGAN ALOKASI DANA DESA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dan Prioritas Kegiatan yang Didanai dengan Alokasi Dana Desa Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (41 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, guna mendukung pelaksanaan program sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa pada setiap tahun anggaran; maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa pada setiap tahun anggaran; perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Sula yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dan Prioritas Kegiatan yang didanai dengan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Sumber Keuangan Alokasi Dana Desa c. Alokasi Anggaran Dana Desa d. Azas dan Penentuan Alokasi Dana Desa e. Penyediaan dana ADD dan Mekanisme Penyaluran ADD f. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa g. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban g. Pengendalian h.Pembinaan dan Pengawasan, h. Ketentuan Sanksi i. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
9 Halaman; Lampiran: 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas serta pemenuhan kebutuhan formasi pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah, serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan terkait Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 53 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 53), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 11 diubah, dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 13 dan 14;
2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan dua ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b);
3. Ketentuan Pasal 9 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 70 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 84 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 105 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2019/NO.70, LL Kab. Kubu Raya : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten kubu Raya Nomro 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018, Perda No.11 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 dalam 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 70 Tahun 2019
PERBUP Kab. Blora No. 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora
Mengubah :
PERBUP Kab. Blora No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan
memberikan jaminan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pemberian dan penyaluran alokasi
dana, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Blora Nomor 20 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 53 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Blora perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017
tentang Ketentuan Pelaksanaan Alokasi Dana
Desa di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 8, penyisipan Pasal 8A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2017 diubah.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) hurup a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri; Dan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Trantibum dan Linmas telah di tetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat sebuah kebijakan publik mengenai jenis Pelayanan, Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/Jasa yang menjadi urusan wajib daerah dan berhak di peroleh masyarakat secara minimal; Sehingga untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi dampak gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Mutu Pelayanan Dasar, Kriteria Penerima, Tim Taksir Kerugian Dampak Penegakan Perda Dan Perkada, Tata Cara Pemenuhan Standar Teknis, Pelaksanaan Dan Penerapan, Batas Waktu Penerapan Dan Pencapaian, Pembiayaan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2019
jadwal-retensi-arsip-substantif-komunikasi dan informatika
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/107/2019 tanggal 2 Agustus 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan Pertanggungjawaban pemerintah, maka perlu dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
UU No 7 Tahun 1971; UU No 36 Tahun 1999; UU No 32 tahun 2002; UU No 38 Tahun 2003; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 34 Tahun 1979; PP No 28 Tahun 2012; Keppres No 105 Tahun 2004; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republi Indonesia No 20 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; Perbup Kabupaten Pasaman Barat No 41 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat 4 Bab, 7 Pasal, dan Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Jadwal Retensi Arsip, Pasal 4-Pasal 6;
Bab IV Ketentuan Penutup, Pasal 7.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip urusan Komunikasi dan Informatika.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat No 70 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
12 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 70, BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI B
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRASI UNTUK KENDARAAN
BERMOTOR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
