Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 31
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) DI KOTA SURABAYA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 31 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengeloiaan Pajak Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan;
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau;
1. Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak;
2. Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT;
3. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak;
4. Masa Pajak Dan Terutangnya Pajak;
5. Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan;
6. Pengurangan Pajak;
7. Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
8. Pemeriksaan;
9. Insentif Pemungutan;
10. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan
11. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2020.
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakuknya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, pengelolaan pemungutannya perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 14 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 40 Tahun 1966, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 135 Tahun 2000, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 55 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, Perda No. 7 Tahun 2020, PMK No. 147/PK-07/2010 Tahun 2010, dan PMK No. 148/PK-07/2010 Tahun 2010.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Pajak Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis pajak daerah, pajak reklame, harga standar jenis mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pelimpahan kewenangan, masa pajak dan tahun pajak, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penilaian objek pajak, penetapan, tata cara penyampaian surat ketetapan pajak daerah, tata cara penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang, tata cara pemungutan pajak, tata cara pembayaran dan penyetoran, pelaporan dan pengawasan, tata cara penagihan pajak, tata cara pengajuan keberatan, pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara mutasi objek dan subjek pajak. tata cara penerbitan salinan SPPT dan SKPD, tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa, ketentuan khusus, pembukuan dan pemeriksaan, dan ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Terdiri dari 86 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2015
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 31
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (3) Pasal 20 ayat (7), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2012
1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penyediaan layanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Kota
2. Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD
3. Dalam hal retribusi terutang tidak dibayar tepat waktu atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2015.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 31 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
a. bahwa pemerintah daerah dalam mcnjalankan fungsi
Pernbinaan, Pengendalian dan Pengawasan yang di
dasarkan atas azas manfaat, keadilan, keterbukaaan ,
kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta
berlandasan pada kelayakan penambangan dengan
memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama,
teknis, dan lingkungan dengan mengikutsertakan para
pelaku pembangunan dibidang pertambangan sehingga
akhirnya dihasilkan output dan outcome yang positif;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukurn yang tegas
dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan
pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan, di
daerah agar pelaksanaannya lebih tertib lagi,
berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan
lingkungan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan rakyat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b
di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Kolaka Timur.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kolaka Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 03);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK,
BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT,
BAD IV
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK,
BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN ,
BAB VI
MASA PAJAK DAN SAATTERUTANGNYA PAJAK ,
BAB VII
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK ,
BAB VIII
PENGURANGAN PAJAK ,
BAB IX
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK,
BAB X
PEMERIKSAAN PAJAK,
BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN,
BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN,
BAB XIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN,
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 13 T ahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan, maka Tata Cara Pendataan Objek dan
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Tata Cara Pendataan
Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 ,Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pendataan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi IMB
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Perda kab. Solok No. 10 Tahun 2011 perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan tarif Retribusi IMB
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2006, Perda Kab. Solok No. 9 Tahun 2011
Mengubah tarif Retribusi IMB pada Perda Kab. Solok No. 10 Tahun 2011 yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dan tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
5 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 31 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2002/No. 53 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Pondok Wisata
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2002.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
