Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 31 Tahun 2016

Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK, BAB III BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT, BAD IV DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK, BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN , BAB VI MASA PAJAK DAN SAATTERUTANGNYA PAJAK , BAB VII PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK , BAB VIII PENGURANGAN PAJAK , BAB IX PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, BAB X PEMERIKSAAN PAJAK, BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN, BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tirawuta

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

31 Agustus 2016

Sumber

BD.2016 / NO.31

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 443 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No.31 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA-CARA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016 / NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:	a. bahwa pemerintah daerah dalam mcnjalankan fungsi Pernbinaan, Pengendalian dan Pengawasan yang di dasarkan atas azas manfaat, keadilan, keterbukaaan , kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta berlandasan pada kelayakan penambangan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, teknis, dan lingkungan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan dibidang pertambangan sehingga akhirnya dihasilkan output dan outcome yang positif; b. bahwa untuk memberikan landasan hukurn yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan, di daerah agar pelaksanaannya lebih tertib lagi, berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517); 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2010 Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Kolaka Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 03); BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK, BAB III BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD,SKPD,SKPDKB,SKPDKBT, BAD IV DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK, BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN , BAB VI MASA PAJAK DAN SAATTERUTANGNYA PAJAK , BAB VII PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK , BAB VIII PENGURANGAN PAJAK , BAB IX PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, BAB X PEMERIKSAAN PAJAK, BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN, BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, BAB XIII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016. 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 31 Tahun 2016

Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT