Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4a, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 No 4a
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 34.A Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 34.A); bahwa dengan adanya perpindahan kewenangan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
UU No 9 Tahun 1956; UU No 20 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 30 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 1980; PP No 19 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 44 Tahun 2012; Perda Kota Padang No 6 Tahun 2016; Perda Kota Padang No 5 Tahun 2011; Perda Kota Padang No 22 Tahun 2012.
Peraturan Walikota ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Peruntukkan BOSDA; Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan BOSDA; Peran Serta Masyarakat; Sanksi; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 57A Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembagunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 354 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerab, PemerinahDaerah mcndorong partisipasi masyarakat; bahwa bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a diantaranya mencakup pcrencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, yang dapat dilaksanakan dalarn bentuk musyawarah; bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 230 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana lokaJ kelurahan dan pembcrdayaan masya.rakat di kelurahan; bahwa sebagaimana disebutkan dala.m Pasal 230 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penenruan kegiatan pernbangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagairnana dimaksud pada huruf {c) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa sehubungan dcngan maksud sebagairnana tersebut di atas, dan bcrdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu dilaksanakan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Semarang daJam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2019; bahwa untuk melaksana.kan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerirrtah Daerah Kota Semarang Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor l 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; P-eraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pcmerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 1.3 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nornor 11 Tahun 2006; Peraturao Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomar 3 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kata Semarang Namor 12 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 14 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan WaJikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat mengenai Rencana Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka memenuhi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang didalamnya membahas mengenai hal-hal seperti konsep juga ketentuan pelaksana.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
144 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 30-A Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
hwa semakin berkurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, bersamaan dengan kebijakan pembatasan pengadaan dan penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja; bahwa belum terdapat peraturan teknis pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari unsur non-Pegawai Negeri Sipil (PNS); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini memuat mengenai pengadaan kasa tenaga kerja yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Di dalamnya membahas, berkaitan dengan teknis pelaksanaan beserta dengan perjanjian kerja yang harus dipenuhi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
Peraturan Walikota Nomor 26A Tahun 2016; Keputusan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2003.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 15A Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 10A Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan untuk
mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Kota
Surakarta maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Walikota Nomor 10-A Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Hiburan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 10-A Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pajak Hiburan;
UU No 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan ayat (2a) Pasal 22 mengenai oengurangan pajak hiburan yang diselenggarakan BUMD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10A Tahun 2014 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 12A Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pengganti Bangunan di atas Tanah Negara pada Bantaran/Sempadan Sungai Bengawan Solo dan Anak-anak Sungainya
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kawasan bantaran
Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya
sebagai kawasan pengendali banjir Kota
Surakarta serta mengamankan warga masyarakat
Kota Surakarta yang menempati bangunan di
atas bantaran/ sempadan sungai Bengawan Solo
dan anak-anak sungainya dari kemungkinan
resiko sosial, perlu dilakukan pembersihan
bangunan yang berada di atas bantaran/
sempadan sungai Bengawan Solo dan anak-anak
sungainya dengan memberikan bantuan sosial
sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah
Kota Surakarta; bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan
sosial pengganti bangunan di atas tanah negara
pada bantaran/sempadan sungai Bengawan Solo
dan anak-anak sungainya, perlu adanya petunjuk
teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Sosial Pengganti
Bangunan di Atas Tanah Negara pada Bantaran/
Sempadan Sungai Bengawan Solo dan Anak-anak
Sungainya;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, bantuan sosial pengganti bangunan, pendampingan oleh kelompok kerja (POKJA), pertanggungjawaban, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 8A Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Transportasi
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan
dan k:ualitas pelayanan transportasi umum Batik Solo
Trans oleh Unit Pelaksana Teknis Transportasi, perlu
disusun Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah menetapkan
Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Kepala
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Transportasi;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ruang lingkup, Jenis pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
31 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2017
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar manuasia agar lebih sejahtera dan sejalan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat, maka diperlukan adanya Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat; bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan DAerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Visi, Misi, Strategi, Tujuan, Sasaran dan Prinsip
Bab III Organisasi Pelaksana
Bab IV Pembiayaan PAPKS-BM
Bab V Kegiatan PAPAKS-BM
Bab VI Monitoring dan Evaluasi
Bab VII Komponen yang DIlarang untuk Dibiayai PAPKS-BM
Bab VIII Ketentuan Khusus
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2017.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 2A Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 1954; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 22 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perda Kotamadya Daerah Tk II Tegal No 6 Tahun 1988; Perda Kota Tegal No 16 Tahun 2008; Perda Kota Tegal No 1 Tahun 2011; Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2011; Perda Kota Tegal No 5 Tahun 2011; Perda Kota Tegal No 1 Tahun 2012; Perda Kota Tegal No 2 Tahun 2012; Perda Kota Tegal No 3 Tahun 2012; Perda Kota Tegal No 5 Tahun 2012; Perda Kota Tegal No 6 Tahun 2016; Perda Prov Jateng No 10 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 7 Tahun 2010; Permendagri No 31 Tahun 2016; Permenkeu No 48/PMK.07/2016; Perwal Tegal No 35 Tahun 2008; Perwal Tegal No 8 Tahun 2014; Perwal Tegal No 9 Tahun 2014; Perwal Tegal No 33 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017, Ketentuan Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017 Kode Rekening 1.02.01.01 Dinas Kesehatan, Kode Rekening 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kode Rekening 1.04.01.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kode Rekening 4.03.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kode Rekening 4.04.01.02 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Ketentuan Lampiran III Daftar Penerima Belanja Hibah Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2017.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 20A Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO
ABSTRAK:
berdasarkan pasal 39 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi atau prestasi kerja berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan derah dan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten dati ll way kanan, kabupaten dati ll lampung timur dan kotamadya dari ll metro
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
9. peraturan menteri dalam negeri 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah
10. peraturan daerah kota metro nomot 02 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
11. perda kota metro nomor 24 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan daerah kota metro
peraturan walikota tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada PNS daerah pada badan perencanaan dan pembangunan daerah lota metro
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1-D Tahun 2017
PERWALI Kota Surakarta No. 2I Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka tugas pokok dan fungsi pemanfaatan lahan, pemakaian kekayaan daerah berupa tanah aset pemerintah dan pemanfaatan ruang reklame berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; bahwa untuk penyelenggaraan reklame di Kota Surakarta maka susunan keanggotaan tim penataan reklame perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 03/ DRT/1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun
2012.
Peraturan Walikota ini memuat mengenai lampiran pedoman pelaksanaan reklame,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2017.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
