Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Boyolali.
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, mekanisme penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Selain itu juga diatur mengenai Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Uang Sewa Rumah Jabatan Bagi Pejabat Negara Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang belum dapat menyediakan barang milik daerah dalam bentuk rumah jabatan bagi Pejabat Negera Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Kabupaten Sintang dapat menyewa rumah yang dipergunakan sebagai rumah jabatan bagi Pejabat Negara Kabupaten Sintang
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.7 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 9 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab Sintang No. 25 Tahun 2006, dan Perda Kab Sintang No. 7 Tahun 2016;
Ketentuan Umum; Rumah Jabatan Milik Daerah; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk lebih dinamis untuk untuk merupakan arsip yang masih digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi agar menjadi baik dan benar.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2012; Permendagri No.78 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang maksud dan tujuan, asas Pengelolaan, ruang lingkup, penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan arsip, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 61 Tahun 2018
UNIT PELAKSANA TEKNIs - PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2018/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/19564 tanggal 27 Desember 2017 dan 061/0001639 tanggal 30 Januari 2018 perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 47 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; Permenkes No 75 Tahun 2014; Permendagri No 12 Tahun 2017; Perda Kab Banyumas No 16 tahun 2016; Perbup Banyumas No 50 tahun 2016; Perbup Banyumas No 55 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini menjelaskan tentang pembentukan UPTD, bagian Laboratorium Kesehatan, kedudukannya dan tugasnya, pembentukan unit perbekalan alat kesehatan dan farmasi beserta kedudukan dan tugasnya, pembentukan klinik pengobatan paru masyarakat beserta kedudukan dan tugasnya, pembentukan klinik kesehatan ibu dan anak beserta kedudukan dan tugasnya, pembentukan klinik pengobatan mata masyarakat beserta kedudukan dan tugasnya, pembentukan pusat kesehatan masyarakat beserta kedudukan dan tugasnya, serta tata kerja kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana. Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Laboratorium Kesehatan, Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi, Klinik Pengobatan Paru Masyarakat, Klinik kesehatan Ibu dan Anak, Klinik Pengobatan Mata Masyarakat, Pusat kesehatan Masyarakat, Tata Kerja, Kepegawaian dan Jabatan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Ibu dan Anak-Kartini,
Laboratorium Kesehatan Masyarakat, dan Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal
dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan
Perdesaan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun
2011.
Peraturan ini mengatur rencana pembangunan antar desa
yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan
kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui
pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati dalam dokumen perencanaan jangka menengah ( 5 tahunan) bagi
setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
17 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 72026
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017, telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa, yang sudah tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga Peraturan Gubernur tersebut perlu disempurnakan;
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 97 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 72 Tahun 2007; Pergub No. 278 Tahun 2016; Pergub No. 36 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa yaitu Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A yang menetapkan RSU Adhyaksa merupakan Rumah Sakit Kelas C. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 mengenai tugas dan fungsi diubah. Ketentuan Pasal 5, 8, 9 dan 10 mengenai susunan organisasi rumah sakit diubah. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA mengenai Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2018
BANTUAN SOSIAL KORBAN KONFLIK SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2018/ No. 433
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP KORBAN KONFLIK SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk penanganan pengamanan terhadap konflik sosial antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tanggal 13 Oktober 2015 dan menindaklanjuti surat Bupati Aceh Singkil Nomor 360/1397/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pernyataan Bencana Sosial/ Konflik Sosial.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini berisi tentang pedoman pemberian bantuan sosial terhadap korban konflik sosial antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas bina marga dan sumber daya air kabupaten sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau
UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, perbup no.45 tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselonering; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Pencabutan Perbup No.58 Tahun 2008
7 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2018
JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS - KUALIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD.2018/NO.61
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kualifikasi Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN,pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah dan Pasal 162 PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, perlu ditindaklanjuti dengan Pergub; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka kualifikasi kompetensi teknis jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng ditetapkan dengan Pergub;
UU no 10 tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 9 Tahun 2016; Perda Prov Jateng No 8 Tahun 2008; Permendagri No 35 tahun 2012; PermenPAn RB No 33 Tahun 2011; Perka BKN No 12 Tahun 2011;
Peraturan gubernur ini mengatur tentang maksud dan tujuna, kualifikasi kompetensi teknis jabatan pimpinan tinggi administrator dan pengawas, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
