KRITERIA BARANG MILIK DAERAH YANG DIJUAL TIDAK DILAKUKAN SECARA LELANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2019/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Barang Milik Daerah yang Dijual Tidak Dilakukan Secara Lelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 337 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Barang Milik Daerah yang Dijual Tidak Dilakukan Secara Lelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018
PEraturan tersebut mengatur mengeni Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Kriteria Barang Milik Daerah yang Dijual tidak Dilakukan secara Lelang; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, BD TAHUN 2019 NOMOR 61/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan menindaklanjuti
hasil evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Batu;
Peraturan Walikota Batu Nomor 102 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu; Peraturan Walikota Batu Nomor 103 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu; Peraturan Walikota Batu Nomor 104 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Batu;
TERDIRI ATAS 2 PASAL
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu
TIDAK ADA
61 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 61 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan masyarakat merupakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat perlu diberikan otonomi kepada manajemen pusat kesehatan masyarakat berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Melalui Aplikasi Inlislite di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pengembangan, pelaksanaan dan pelayanan bidang Perpustakaan diperlukan pengelolaan perpustakaan berbasis elektronik melalui aplikasi INLISLite; bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dimana standar pengelolaan perpustakaan dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2018
sebagai acuan dalam memberikan pelayanan Perpustakaan terhadap pemustaka yang berbasis elektronik (INLISLite)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019
Susunan organisasi Kecamatan ditetapkan dengan tipe
A, terdiri atas:
a. Camat;
b. Sekretariat Kecamatan;
c. Seksi Kecamatan;
d. Kelurahan; dan
e. Kelompok Jabatan Pelaksana.
Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:
a. Lurah;
b. Sekretariat Kelurahan;
c. Seksi;
d. Kelompok Jabatan Pelaksana
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:
a. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota
Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2016 Nomor 50); dan
b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 57 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di
Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Palangka Raya
(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor
57).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2019
MILIK KAMPUNG-BADAN USAHA-PEMBUBARAN-PENGELOLAAN-PENGURUSAN-PENDIRIAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampung serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik kampung dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Pendirian BUMK; Pengurusan dan Pengelolaan BUMK; Klasifikasi Jenis Usaha dan Permodalan; Kerjasama; Pertanggungjawaban Pelaksanaan; Administrasi; Tahun Buku dan Bagi Hasil; AD/ART; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 61 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG SISTEM INFORMASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2019/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin objektifitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir perlu dilakukan penilaian kinerja dan untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dan tolah ukur dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Tujuan, dan Manfaat, Tolak Ukur Penilaian Kinerja, Kewajiban dan Larangan, Sistem Informasi Kinerja PNS, Tanggung Jawab Atasan Langsung, Tim penilaian Kinerja, Penghargaan Dan Sanksi, serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Perizinan, berisi tentang
1. Ketentuan umum, yaitu hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Pendelegasian kewenangan, dimana Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin dan non izin yang menjadi kewenangannya kepada DPMPTSP dan SKPD Teknis Kabupaten Balanganan;
3. Ketentuan Peralihan, .Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin dan Non Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:
a. Kepala dan SKPD teknis mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya; dan 1 atau
b. Kepala DPMPTSP dan SKPD teknis dianggap tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah
didelegasikan.
4. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur Kode Etik Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Mempawah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, Uu No.1 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.79 Tahun 2005, PP No.53 Tahun 2010, PP No.58 Tahun 2014, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik; Komite Etik; Pemeriksaan dan Keputusan; Sanksi; Sekretariat; Honorarium dan Keuangan Komite Etika; Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
12 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
