Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Gampong di Kabupaten Nagan Raya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Kepada Gampong Dalam Kabupaten Nagan Raya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2002; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 20 Tahun 2018; PP Nomor 73 tahun 2020; PP Nomor 77 Tahun 2020; Perbup Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 14 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Sumber Dana, BAB IV Pembagian Bagi Hasil Pajak Kepada Gampong, BAB V Pembagian Bagi Hasil Pajak Retribusi Kepada Gampong, BAB VI Penyaluran dan Pelaporan, BAB VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021.
9 HLM, 13 LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
pengawasan akurasi data objek dan wajib pajak restoran sehingga perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
b. bahwa Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Katingan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kabupaten Katingan, perlu
dilakukan perubahan menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah Pemungutnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2011 Nomor 8);
Peraturan Bupati Katingan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Keija Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
1. Subjek, Objek, dan Wajib Pajak
2. Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak
3. Perizinan
4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak
5. Pembayaran
6. Tata Cara Perhitungan Pajak
7. Sistem Pemungutan Pajak
8. Sistem Online Pelaporan Transaksi
9. Tata Cara Penyetoran Pajak
10. Pelaporan
11. Penetapan Pajak
12. Pembukuan dan Pemeriksaan
13. Penyidikan
14. Pengawasan dan Penertiban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kabupaten Katingan
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kepentingan Daerah dan dalam rangka
mendorong kegiatan dan pertumbuhan perekonomian, serta
dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan kebijakan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa
Bunga, Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa
Bunga, Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 21 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2012; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 43 Tahun 2015;
Pasal 2
Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Denda Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten
Jembrana Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2016.
-
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 29 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu mengatur Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 16 Tahun 2000, PP No. 104 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, Perda No. 5 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepmenkeu No. 083/KMK/04.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penggunaan Dan Tata Cara Penyaluran, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Pengawasan Dan Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2010.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan sistem online pajak daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Nomro 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan System Online Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 82 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkeu No 32/PMK.05/2014; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 4 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 9 Tahun 2011; Perda Kota Pekalongan No 11 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang jens pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu diatur kewenangan Walikota dan Kepala BKD, Sistem Online Pajak Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pengenaan Sanksi Administratif dan Gangguan atau perbaikan jaringan sistem informasi pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Surat Penguasaan Fisik Tanah Wajib Didata Menjadi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pendataan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan pajak bumi, dan bangunan perdesaan dan perkotaan maka diperlukan standar operasional prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Yang wajib didata sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Yang Wajib Didata Menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan, yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
6 halaman; Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pajak Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2020
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATUAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, LD Kabupaten Subawa tahun 2020 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Sumbawa
ABSTRAK:
-bahwa untuk kebutuhan pemeriksaan tes .rapid dan Tes Cepat Molekuler (TCM) dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan epidemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa, tarif layanan Badan La.yanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang diatur dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif La.yanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, perlu diubah
-Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tah.un 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tah.un 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBAWA, yang terdiri dari 2 (dua) Pasal Perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Tidak ada
Tidak Ada
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong No. 29 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, Lembaran Daerah Kab. Rejang Lebong Tahun 2011 No. 67 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui penyediaan dan pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan rumah potong hewan, maka perlu ditetapkan Retribusi Rumah Potong Hewan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
Materi Pokok: Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 199 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan pengunjung di Pasar Kabupaten, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu diatur pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga
Urdang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah KabrJpaten Pubalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah KabrJpaten Pubalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah KabrJpaten Pubalingga Nomor 8 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ketentuan Pemungutan Retribusi
Bab III Besarnya Tarif Retribusi
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2012.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
