Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 26.236 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Perpres No. 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama
Mencabut
  1. PERPRES No. 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
Download file:
Perpres_no_63_2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 50 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Abstrak
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
Download file:
Perpres_no_50_2011.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Sekretariat Kabinet
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet
Mengubah sebagian
  1. PERPRES No. 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
  2. PERPRES No. 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
Download file:
Perpres No.82 Tahun 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara
Mengubah
  1. PERPRES No. 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara
  2. PERPRES No. 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara
Download file:
Perpres No.80 Tahun 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2010
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
  2. PERPRES No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
  3. PERPRES No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
  4. PERPRES No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
  5. PERPRES No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
  6. PERPRES No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  7. PERPRES No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
  8. PERPRES No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
  9. PERPRES No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  2. PERPRES No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  3. PERPRES No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  4. PERPRES No. 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  5. PERPRES No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  6. PERPRES No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Diubah sebagian dengan
  1. PERPRES No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
Mengubah
  1. PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Download file:
Perpres No.67 Tahun 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 62 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Mengubah sebagian
  1. KEPPRES No. 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
  2. KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Download file:
Perpres No.62 Tahun 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Perpres No. 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
  2. PERPRES No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
    Ketentuan ayat (5) Pasal 20 dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: a. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15; b. Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89)
  3. Perpres No. 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
  4. PERPRES No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
  5. PERPRES No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Mencabut
  1. KEPPRES No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Download file:
Perpres No.52 Tahun 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) No. 38 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  2. PERPRES No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  3. PERPRES No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Mencabut
  1. KEPPRES No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Download file:
perpres 38 tahun 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  2. PERPRES No. 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. PERPRES No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
  4. PERPRES No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
  5. PERPRES No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
  6. PERPRES No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
  7. PERPRES No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
  8. PERPRES No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  9. PERPRES No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
  10. PERPRES No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
  11. PERPRES No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
  2. PERPRES No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
  3. PERPRES No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  4. PERPRES No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  5. PERPRES No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  6. PERPRES No. 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  7. PERPRES No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  8. PERPRES No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  9. PERPRES No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Diubah sebagian dengan
  1. PERPRES No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
  2. PERPRES No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  3. PERPRES No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. PERPRES No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
  5. PERPRES No. 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  6. PERPRES No. 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  7. PERPRES No. 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan
  8. PERPRES No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga
  9. PERPRES No. 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri
  10. PERPRES No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
  11. PERPRES No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan
  12. PERPRES No. 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  13. PERPRES No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
  14. PERPRES No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
  15. PERPRES No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  16. PERPRES No. 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  17. PERPRES No. 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  18. PERPRES No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan
  19. PERPRES No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
  20. PERPRES No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
Mencabut
  1. PERPRES No. 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  2. PERPRES No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  3. PERPRES No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
Download file:
Perpres No.24 Tahun 2010.pdf
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2010
• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERPRES No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Download file:
Perpres No.12 Tahun 2010.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan