Logo
Login

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2010

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor
24
Bentuk
Peraturan Presiden (Perpres)
Bentuk Singkat
Perpres
Tahun
2010
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
14 April 2010
Tanggal Pengundangan
Tanggal Berlaku
14 April 2010
Sumber
LL SETKAB : 290 HLM
Subjek
DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Pusat
Bidang
Halaman ini telah diakses 14462 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perpres No.24 Tahun 2010.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  2. PERPRES No. 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  3. PERPRES No. 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata
  4. PERPRES No. 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
  5. PERPRES No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
  6. PERPRES No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
  7. PERPRES No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
  8. PERPRES No. 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  9. PERPRES No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
  10. PERPRES No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
  11. PERPRES No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan
  2. PERPRES No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
  3. PERPRES No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  4. PERPRES No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  5. PERPRES No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  6. PERPRES No. 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  7. PERPRES No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  8. PERPRES No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  9. PERPRES No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Diubah sebagian dengan :
  1. PERPRES No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
  2. PERPRES No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  3. PERPRES No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. PERPRES No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
  5. PERPRES No. 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  6. PERPRES No. 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  7. PERPRES No. 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan
  8. PERPRES No. 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga
  9. PERPRES No. 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri
  10. PERPRES No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
  11. PERPRES No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan
  12. PERPRES No. 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  13. PERPRES No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
  14. PERPRES No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
  15. PERPRES No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  16. PERPRES No. 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  17. PERPRES No. 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
  18. PERPRES No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan
  19. PERPRES No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
  20. PERPRES No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  2. PERPRES No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  3. PERPRES No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan