Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Presiden (Perpres)

Bentuk Singkat

Perpres

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LLSETKAB : 10 HLM

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 757 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERPRES NO 81 TH 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERPRES No. 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Mencabut :

KEPPRES No. 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521


2008
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 81, LLSETKAB : 10 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal . Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.