Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan
Inspektur Pembantu Bidang Investigatjf Inspektorat Daerah
Kabupaten Konawe Seiatan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, perlu mengatur pedoman pengelolaan kegiatan keinvestigasian dengan menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2O03 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konav/e Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagnim2ns telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 63 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 63);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
63
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, dimana salah satu tugas Tim Penerapan
SPM Daerah adalah mengoordinasikan rencana aksi
Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati
yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan
Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2O24-2028;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4276);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Nomor
6801);
4. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi, Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 677);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA
BAB III INFORMASI SPM
BAB IV STRATEGI PENERAPAN SPM
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VI PENDANAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
50
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 49 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Belanja Daerah sebagai
komponen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Analisis
Standar Belanja; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan Analisis
Standar Belanja yang memuat standarisasi biaya kegiatan non
fisik, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah
Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Komponen ASB Non Fisik, Jenis ASB Non Fisik, Pengendalian dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2024.
74 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 47 Tahun 2024
Perbup Kab. Purbalingga No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024; bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan kegiatan
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, perlu mengubah
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar
Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2023 diubah.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 47 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PUPR No. 8 Tahun 2023; Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 9000.1.15.5-1317 Tahun 2023; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Muatan dan Penerapan ASB; Pengendalian dan Pengawasan ASB; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.
325 hlm (lampiran 316)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Pepres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyusunan Standar Biaya Umum; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2024.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Pepres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 11 Tahun 2007; Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 46 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun
Anggaran 2025 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai
ketentuan dan peraturan yang berlaku; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Analisis standar belanja, standar teknis
dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah; bahwa dalam rangka kepentingan penyelenggaraan
pemerintahan serta dalam upaya penyesuaian terjadinya
perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka perlu
adanya Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 digunakan
sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dimaksud merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Perencanaan
Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 45 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat 7,
Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023
tentang Badan Usaha Milik Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Perencanaan
Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Analisa Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dimaksud sebagaimana
tercantum dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 45 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD Kab Cianjur Tahun 2024 No 430
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
ABSTRAK:
Bahwa perencanaan program kerja diperlukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 1004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 86 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 9 Tahun 2023; Permendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Perda Kab. Cianjur No. 17 Tahun 2021; Persda No. 5 Tahun 2022; Perda Kab. Cianjur No. 1 Tahun 2022; Perbup Cianjur No. 12 Tahun 2011; Perbup Cianjur No. 86 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang meliputi Ketentuan umum, Penyusuanan KAK, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 45 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, BD Tahun 2024 No. 45
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan kepada masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah(BLUD);
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
1. Ketentuan Umum;
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Perencanaan dan Penganggaran;
5. Pelaksanaan Anggaran;
6. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2024.
23 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
