Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Sulawesi Barat No. 23 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Download file:

PERGUB NOMOR 30 TAHUN 2018.pdf

retensi-arsip

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2018/No 30

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Peraturan Gubernur
UU No 26 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2003; UU No 43 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No 22 Tahun 2017
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang jadwal retensi arsip fasilitatif fungsi ASN dan Pejabat Negara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
lampiran : 7 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 61 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Mengubah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Download file:

pergub_30_th_2018.pdf

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BD.2018/NO.30

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Gubernur tersebut perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 diubah.
7 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Download file:

No_29_Tahun_2018_A.pdf

PENDIDIKAN - DASAR DAN MENENGAH

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 55007

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017, telah diatur mengenai prosedur pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan berdasarkan hasil evaluasi prosedur pendirian dan penamaan satuan pendidikan negeri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 stdd. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 stdd. PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2010 stdd. PP No. 66 Tahun 2010; Permendikbud No. 36 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2006; Perda No. 12 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 277 Tahun 2016; Pergub No. 281 Tahun 2016; Pergub No. 47 Tahun 2017
Peraturan Gubernur ini mengatur beberapa ketentuan yang diubah dalam Pergub No. 127 Tahun 2017 yaitu ketentuan Pasal 9, dan 10 yang mengatur mengenai Perizinan dan Persyaratan, Pasal 11 yang mengatur penamaan satuan pendidikan, Pasal 12 tentang perubahan satuan pendidikan, dan menambahkan Pasal 12A dan 12B yang mengatur mengenai izin pendirian dan penggabungan satuan pendidikan, serta mengubah Lampiran Pergub No. 127 Tahun 2017.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
PERGUB ini mengubah Peraturan Gubernur No. 127 Tahun 2017
22 hal.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2016

Download file:

pergub_29_th_2018.pdf

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BD.2018/NO.29

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, laboratorium energi dan sumber daya mineral kelas A, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 114 Tahun 2016 dicabut.
8 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Badan Kemitraan Usaha Provinsi Jawa Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Jawa Barat No. 10 Tahun 2014 tentang BADAN KEMITRAAN USAHA PROVINSI JAWA BARAT (WEST JAVA ENTERPRISES PARTNERSHIP)

Download file:

43_PERGUB NO 29 TAHUN 2018.pdf

Administrasi-Tata Usaha Negara

2018

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 29, BD 2018/29

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Badan Kemitraan Usaha Provinsi Jawa Barat

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Bara l telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Badan Kemitraan Usaha Provinsi Jawa Barat; b. bahwa untuk optimalisasi intruksi di Daerah telah dilakukan perubahan kewenangan dan regulasi dibidang industry yang berimplikasi terhadap keberadaan Badan kemitraan Usaha Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Badan Kemitraan Usaha Provinsi Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017
Mencabut PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEMITRAAN USAHA PROVINSI JAWA BARAT

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
Mencabut PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG BADAN KEMITRAAN USAHA PROVINSI JAWA BARA
3 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

pergub_28_th_2018.pdf

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, BD.2018/NO.28

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang energi dan sumber daya mineral pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Cabang Dinas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pembentukan, cabang dinas energi dan sumber daya mineral kelas A, pelimpahan kewenangan, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
11 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN KONSULTASI RANCANGAN AWAL DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PerGub No. 28 Tahun 2018 ...an RPJMD KabKota.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 28, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 28 Seri E

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN KONSULTASI RANCANGAN AWAL DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Konsultasi Rancangan Awal dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
peraturan ini mengenai pedoman konsultasi rancangan awal dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten / kota di Jatim. Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; ruang lingkup ; maksud dan tujuan ; sistematika ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
jumlah 6 halaman + lampiran 1 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016

Download file:

pergub_27_th_2018.pdf

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ORGANISASI DAN TATA KERJA

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 27, BD.2018/NO.27

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 78), namun sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 dicabut.
13 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tanda nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Gorontalo No. 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
PERGUB Prov. Gorontalo No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Download file:

PERGUB Gorontalo No 26 th...raan Dinas PEMDA.pdf

tanda nomor kendaraan DINAS

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2018/NO.26

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tanda nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Perangkat di Lingkungan Pemerlntah Provinsi Gorontalo secara berdaya guna dan berhasil guna serta agar pemanfaatan sarana kerja Kendaraan Dinas dapat berjalan tertib serta memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah :UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 7 Tahun 2006; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tanda nomor kendaraan dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk di dalamnya mengatur tentang definisi dan lingkup pengertian kendaraan dinas, serta pengaturan tanda nomor kendaraan dinas.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini terdiri dari 9 halaman berserta lampirannya

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup

Download file:

Pergub No. 26 Tahun 2018.pdf

rencana usaha dan upaya pemantauan lingkungan hidup

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 26

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK:

a.bahwa aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan padadasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan; b.bahwa dalam rangka meminimalisasi dampak lingkungan yang terjadi, perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012
Mebangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan padadasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan bahwa dalam rangka meminimalisasi dampak lingkungan yang terjadi, perlu dilakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT