Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011
#RPJMD merupakan:
a. penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan
#RPJMD ditetapkan dengan maksud untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan
#RPJMD bertujuan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026
#RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan, Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III : Gambaran Keuangan Daerah, Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah, Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab IX : Penutup
#Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal :
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
472
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021NOMOR 04
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan ini tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan umum,
2. Pengalokasian Alokasi Dana Nagari,
3. Tata cara Pembagian Alokasi Dana Nagari,
4. Penyaluran Alokasi Dana Nagari,
5. Penggunaan Alokasi Dana Nagari,
6. Pelaporan Alokasi Dana Nagari,
7. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Nagari,
8. Sanksi,
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menyejahterakan masyarakat Daerah
sebagai perwujudan nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan
kegiatan pelayanan umum, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat dengan menyusun anggaran
pendapatan dan belanja Daerah; bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
perlu adanya Standar Harga Satuan Barang/Jasa di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang
disusun dengan mempertimbangkan nilai kepatutan
berdasarkan prinsip efisien, efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan; bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun
2024 perlu dilakukan perubahan karena terdapat
beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga
Satuan Barang/Jasa Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun
2020; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (3) Pasal 3, perubahan Ketentuan Huruf A, Tabel 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, dan 1.11. serta Huruf B, Tabel 2.3, 2.8, dan 2.9 dalam Lampiran dan penambahan Tabel 1.26 pada Huruf A, serta pada huruf B ditambahkan Tabel 2.15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022 diubah.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2024
PERBUP Kab. Brebes No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 54 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Dan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Brebes
bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan
melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja;
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja,
setiap instansi Pemerintah melakukan pengaturan
Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan
Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan;
bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan
profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan
Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan
Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Brebes;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Kerja;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Kerja yang meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 91 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 92 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 98 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 99 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 105 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 109 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 110 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 112 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 113 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 114 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 116 Tahun 2021,
Peraturan Bupati Brebes Nomor 118 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 54 Tahun 2021, Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2022, Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2022, Peraturan Bupati Brebes Nomor 96 Tahun 2022 dicabut.
40 halaman
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020
Perka BKN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 4, BN.2020/NO.337, peraturan.go.id : 38 hlm.
Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, Serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2021
PERBUP Kab. Muara Enim No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Muara Enim
PERBUP Kab. Muara Enim No. 24 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
PERBUP Kab. Muara Enim No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam Pandemik Corona Virus Disease 2019 sehingga perlu diubah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 112 Tahun 2014; Perda Kabupaten Muara Enim No. 3 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021.
3 hlm
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2016
kepegawaian - standar jabatan administrator dan jabatan pengawas
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, BD.2019/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Manajerial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017;
Peraturan daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar kompatensi manajerial yang tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2019.
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Kearsipan diatur dengan Peraturan Wali Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Tujuan dan Sasaran, Aspek Pembinaan, Peran dan Tanggung Jawab pembinaan, Mekanisme dan Program Pembinaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
menimbang: bahwa rangka untuk memberikan pedoman dalam penyusunan
standar harga satuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran agar dapat dilaksanakan
secara tertib, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab maka
perlu mengatur standar biaya umum dan standar biaya khusus
dalam Peraturan Bupati;
mengingat: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
materi pokok: mengatur mengenai standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagai
pedoman untuk menyusun Standar Harga Satuan dalam rangka
penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang
sebagian atau seluruhnya dibebankan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanj. meliputi antara lain: ketentuan umum;maksud dan tujuna; standar biaya umum; standar biaya khusus; ketentua lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
jumlah 15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
