Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.352 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 5 Tahun 2015

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

tunjangan dprd

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

ABSTRAK:

menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, serta dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran tugas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu diatur Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 2 Tahun 2O07
Materi Pokok: mengatur mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. memuat : ketentuan umum; besaran tunjangan perumahan a. Ketua DPRD setinggi-tingginya Rp. 12.513.000,00 b. Wakil Ketua DPRD masing-masing setinggi-tingginya Rp. 8.623.000,00 c. Anggota DPRD masing-masing setinggi-tingginya Rp. 6.034.000,00

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2015.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 9 Tahun 20ll tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012

Penyelenggaraan Perizinan

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Banyuasin No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin

Abstrak

PENYELENGGARAAN-PERIZINAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perizinan

ABSTRAK:

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Kabupaten Banyuasin yang demikian pesat, maka perlu mengantisipasi pengendaliannya dan mengatur tata kelola ruang dalam penyelenggaraan perizinan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 15 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1977; PP No. 50 Tahun 1986; PP No. 7 Tahun 1987; PP No. 1 Tahun 1988; PP No. 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 1998; PP No. 73 Tahun 1991; PP No. 38 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2000; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 72 Tahun 1998; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 40 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; Keppres No. 32 Tahun 1990; Keppres No. 68 tahun 1998; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007; Permenkes No. 512/MENKES/ PER/IV/2007; Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008; Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009; Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010; Peraturan Menkes No. 149 Tahun 2010; Peraturan BKPM No. 12 Tahun 2009; Perda Kabupaten Banyuasin No. 5 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan; jenis penyelenggaraan perizinan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; penyidikan; serta ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku: a. Perda Kabupaten Banyuasin No. 32 Tahun 2005; b. Perda Kabupaten Banyuasin No. 31 Tahun 2009; c. Perda Kabupaten Banyuasin No. 32 Tahun 2009; d. Perda Kabupaten Banyuasin No. 34 Tahun 2009; e. Perda Kabupaten Banyuasin No. 35 Tahun 2009; f. Perda Kabupaten Banyuasin No. 36 Tahun 2009; g. Perda Kabupaten Banyuasin No. 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 19 Tahun 2008.
65 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001

Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1997

Download :
perda_nomor_5_tahun_2001.pdf

Abstrak

RETRIBUSI BIAYA PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL DAN PENDAFTARAN PENDUDUK

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2001/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk

ABSTRAK:

bahwa dengan cliberlakukannya Undang-undang Nomor 18 T ahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-unclang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus ;
Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa; Staatsblad Tahwi 1917 Nomor 130; Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751; Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75; Unclang-undang Nomor 13 Tahun 1950; UU No 62 Tahun 1958; UU No 4 Tahun 1961; UU No 1 Tahun 1974; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997; UU no 22 Tahun 1999; PP No 9 Tahun 1975; PP No 27 Tahun 1983; PP No 20 Tahun 1997; PP No 25 Tahun 2000; Keppres No 52 Tahun 1977; Kepres No 44 Tahun 1999; Permendagri No 8 Tahun 1977; Keputusan Menteri Kehakiman No M.14-PW.07.03 Tahun 1983; Kepmendagri No 45 Tahun 1992; Kepmendagri No 117 Tahun 1992; Kepmendagri No 174 Tahun 1997; Kepmendagri No 175 Tahun 1997; Kepmendagri No 54 Tahun 1999; Perda Kab Daerah Tk II Kudus No 10 Tahun 1987;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribsui, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat rertibusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pengurangan atau keringanan retribusi, tata cara pembetulan, pengurangan dan ketetapan retribusi, tata cara penyelesaian keberatan, tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribsui, kadaluwarsa, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2001.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1997 dicabut.
17 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 5 Tahun 2013

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Nomor 5 Tahun 2013.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2013/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor'104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2043); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2186); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3318); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3469f, Menimbang Mengingat 6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 347); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antiara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 2 lndonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4532); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5230); 16. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik lndonesia Nomor 276); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2), 20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8 ) 21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 21).
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 3 Menetapkan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluasJuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Penarakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga peruakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Sekdakab. 7. Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara. 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 11. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Toraja Utara. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usah Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi 4 massa, organisasi sosial politik' organisasi lainnya' lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetaP' 13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang dibangun atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada' diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung. 14. Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton, batu' ba,ia dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. 15. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang sebagian konstruksi utamanya permanen dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun' 16. Bangunan sementara adalah bangunan Yang diPakai untuk Sementaradanumurbangunandinyatakankurangdari5(lima) tahun. 17. Bangunan-bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terletak langsung atau tidak langsung diatas atau dibawah permukaan tanah. 18. Cagar budaya adalah kawasan perlindungan terhadap bendabenda purbakala. 19. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan dan kiri jalan pada ruang pengawasan jalan. 20. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. 2'l . Rencana tata bangunan dan lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun kawasan sebagai alat kendali pemanfaatan ruang. 22. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kota dan rencana teknik ruang kota. 23. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang yang diperuntukkan sebagai daerah penanaman dikota atau wilayah, halaman yang berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika. 5 24. Ruang terbuka hijau pekarangan yang selanjutnya disingkat RTHP adalah ruang terbuka hijau yang berhubungan langsung dengan bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama. 25. Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dengan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai tata ruang dan tata bangunan yang ada. 26. Lingkungan adalah bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan. 27. Lingkungan perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya. 28. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain jalan, saluran pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan. 29. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum. 30. Utilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan terdiri antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan air bersih, jaringan air kotor, terminal angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran. 31. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,pelestarian dan pembongkaran. 32. Penataan bangunan adalah serangkaian kegiatan merencanakan melaksanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang untuk lingkungan binaan berikut sarana dan prasarananya bagi kegiatan masyarakat dunia usaha dan pemerintah. 33. Harga bangunan adalah harga menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh dinas teknis terkait. 34. lnstalasi adalah konstruksi jaringan bahan penyambung dan perlengkapan alat-alat yang berkaitan dengan konstruksi jaringan. 6 35. lzin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan sesuatu bangunan yang dimaksudkan disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan. 36. IPB adalah lzin Penggunaan Bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 37. Jarak bangunan adalah jarak yang paling pendek dlperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping dan/atau sampai belakang tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana. 38. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah jumlah lantai bangunan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas persil yang dinyatakan dalam prosentase atau kelipatan koefisien dasar bangunan. 39. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan persil yang dinyatakan dalam prosentase. 40. Loteng adalah bagian lantai tingkat bangunan yang bersifat tambahan, berpagar dan tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup. 41. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu. 42. Mengubah bangunan adalah pekerjaan menggali dan atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 43. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan atau konstruksi. 44. Patane adalah bangunan yang khusus yang berfungsi sebagai tempat kuburan. 45. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 7 53. Tinggi bangunan adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata_ rata permukaan tanah asal dimana bangunan didirikan sampai pada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap. 54. Hak atas tanah adale tanah yang ,"0", 0,,'n hak atas permukaan bumi yang disebut orang baik ."non, ,'"'*"n kepada dan dipunyai oleh orangserta badan hukum. raupun bersama_sama dengan orang lain 46. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai orang atau badan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 47. Petugas adalah pegawai negeri sipil yang mendapat tugas secara resmi melayani kepentingan umum dibidang mendirikan bangunan. 48. PIMB adalah permohonan izin mendirikan bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 49. Rencana teknik adalah gambar-gambar dan dokumen-dokumen lainnya meliputi petunjuk pelaksanaan bangunan. 50. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, udara dan air termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 51. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. 52. Teras adalah bagian lantai bangunan yang bersifat tambahan, yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding sebagaimana ruang tertutup. BAB I' OBJEK DAN SUBJEK RETR'BUS' Pasal 2 (1) Objek retribusi bangunan. adalah 8 pemberian Lin untuk mendirikan (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penin auan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agat tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 3 Subjek retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi lzin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi lzin Tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi lzin Mendirikan Bangunan diukur dengan mengunakan tarif luas lantai bangunan meter persegi (m2) ditetapkan seragam untuk tiap jenis bangunan sebagai berikut : a. Untuk bangunan permanen berlantai 1 (satu) Rp. 8.000,J m2; b. Untuk bangunan permanen berlantai 2 (dua) atau lebih Rp. 5.000,-/ m2; c. Untuk bangunan semi permanen berlantai 1 (satu) Rp. 4.000,-/ m2; 9 d. Untuk bangunan semi permanen berlantai 2 (dua) Rp. 3.000,-/ m2; e. Untuk bangunan sementara Rp. 2.000,-/ m2; dan f. Untuk bangunan tower 4o/o dari RAB. (2) Koefisien Guna Bangunan, Koefisien Luas Bangunan, dan Koefisien Tingkat Bagunan ditetapkan sebagai berikut : a Koefisien Guna Bangunan b. Koefisien Luas Bangunan : c. Koefisien Tingkat Bangunan : No Guna Bangunan Koefisien 1 2 3 4 5 6 7 Bangunan Sosial Bangunan Perumahan/Rumah Tinggal Bangunan Fasilitas Umum Bangunan Pendidikan Bangunan Kelembagaan/ Kantor Bangunan Perdagangan dan Jasa Bangunan Industri 0,50 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 2,50 No Luas Bangunan Koefisien 1 2 3 4 5 6 7 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,00 3,50 No Tingkat Bangunan Koefisien 1 2 3 4 Bangunan 1 Lantai Bangunan 2 Lanlai Bangunan 3 Lantai Bangunan 4 Lantai keatas 1,00 2,00 2,50 3,00 l0 BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut : a. untuk bangunan permanen Rp. 200.000,J IMB; b. untuk bangunan semi permanen Rp. 150.000,-/ IMB; c. untuk bangunan sementara Rp. 100,000,J IMB; d. untuk bangunan tower Rp. 500.000,J IMB; dan e. untuk bangunan rumah adat Toraja Rp. 200.000,J IMB (3) Khusus untuk bangunan milik swasta yang melalui proses pelelangan, biaya Rekibusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) diatur sebagi berikut : a. bangunan baru sebesar 2Yo dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan; b. rehabilitasi berat atau revitalisasi sebesar 1% dari nilai rencana anggaran biaya (RAB) bangunan; dan c. rehabililasi ringan sebesar 0,57o dari nilai rencana anggaran biaYa (RAB) bangunan l1 (1) Struktur dan besar tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dihitung sebagai perkalian antara tarif luas bangunan meter persegi 1m2; dit<ati koefisien guna bangunan, dikali koefisien lantai bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Rekibusi yang terutang dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan diberikan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSITERUTANG Pasal g Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan. Pasal 10 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan BAB IX TATA CARA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Pasal 11 ( 1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan lzin Mendirikan Bangunan kepada Bupati Toraja Utara dengan dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknik. (2) Pemohon mengisi form Blanko lzin Mendirikan Bangunan yang berisikan hal-hal sebagai berikut : - permohonan lzin Bangunan; - surat Pemyataan Pemohon; - surat Persetuiuan Tetangga; - surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah; dan - Sertifikat / Akta Jual Beli / Surat Keluasan Tanah. (3) Blanko lzin Mendirikan Bangunan yang telah diisi data pemohon, diperiksa, dinilai, dipantau dan ditandatangani oleh Kepala lembang / lurah dan camat , tempat lokasi bangunan tersebut dibangun. (4) Permohonan tersebut diperiksa, dinilai dan disetujui oleh petugas Dinas Tata Ruang dan Permukiman, sebagai dasar untuk pemberian lzin Mendirikan Bangunan. t2 (5) Setelah permohonan izin dinilai petugas sempadan meninjau lokasi bangunan tersebut untuk menerbitkan gambar peta lokasi bangunan. (6) Setelah gambar peta lokasi bangunan diterbitkan, pemohon membayar Retribusi IMB untuk penerbitan IMB oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran (1) Permohonan lzin Mendirikan Bangunan wajib didaftar oleh petugas dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman. (21 Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penetapan retribusi. (3) Bentuk pendaftaran sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut : - mengisi form Blanko lzin Mendirikan Bangunan (lMB); - gambar bangunan (denah, tampak dan potongan bangunan); - surat buKi tentang status hak atas tanah; dan - Rekomendasi dari instansi terkait. Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Pasal 13 (1) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), petugas polisi sempadan Dinas Tata Ruang dan Permukiman meninjau ke lokasi bangunan tersebut. (2) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi, petugas polisi sempadan menerbitkan gambar peta lokasi bangunan. (3) Petugas menghitung besarnya Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) berdasarkan perkalian antara tarif luas bangunan meter persegi 1m21 dikali koefisien guna bangunan, dikali koefisien lantai bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). IJ Pasal 12 Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pasal 14 (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) maka petugas menetapkan hasil perhitungan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP). (2) Pemungutan dilakukan oleh Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara. Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Pasal 15 Pembayaran rekibusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Tata cara pembayaran yaitu para pemohon IMB membayar sesuai dengan hasil perhitungan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada bendahara penerima Dinas Tata Ruang dan Permukiman' (1) (2) BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 16 (1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kineria tertentu' Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah' Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 huruf b peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara p"'Ut'i'n dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan e4af Oaeran dan Retribusi Daerah (Berita Daerah *"irp","n Toraia Utara Tahun 201 1 Nomor 12)' (2) (3) Pasal 17 Hasil penerimaan berupa biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)' dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 14 (1) Daerah, Kecamatan, Lembang dan Kelurahan dengan pembagian sebagai berikut : a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman, 50 % (lima puluh persen); b. Kecam&n, 15 % (lima belas persen); dan c. Lembang / Kelurahan, 35 % (tiga puluh lima persen). (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayal (2) disetor ke kas daerah dan dihimpun oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian diberikan kepada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kecamatan, Lembang dan Kelurahan setiap 3 (tiga) bulan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
15

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 5 Tahun 2023

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERDA Kota Palangkaraya No. 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet

Download :
Perda Palangka Raya No 5 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Izin Usaha

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2023/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya secara lestari untuk kesejahteraan rakyat;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.
1. Ketetuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan BAB III diubah; 3. Ketentuan Pasal 3 diubah; 4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B; 5. Ketentuan Pasal 4 dihapus; 6. Ketentuan Pasal 5 dihapus; 7. Ketentuan Pasal 6 diubah; 8. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah; 9. Ketentuan Bab VI diubah; 10. Ketentuan Pasal 9 diubah; 11. Ketentuan Pasal 10 diubah; 12. Ketentuan Pasal 13 diubah; 13. Ketentuan Pasal 15 diubah; 14. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah; 1. Ketetuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan BAB III diubah; 3. Ketentuan Pasal 3 diubah; 4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B; 5. Ketentuan Pasal 4 dihapus; 6. Ketentuan Pasal 5 dihapus; 7. Ketentuan Pasal 6 diubah; 8. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah; 9. Ketentuan Bab VI diubah; 10. Ketentuan Pasal 9 diubah; 11. Ketentuan Pasal 10 diubah; 12. Ketentuan Pasal 13 diubah; 13. Ketentuan Pasal 15 diubah; 14. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet
14

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018

Penyelenggaraan Perhubunganan

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA_No__5_Tahun_2018_tentang_PENYELENGGARAAN_PERHUBUNGAN.pdf

Abstrak

penyelenggaraan - perhubungan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2018 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perhubunganan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat berdasarkan pertimbangan pada huruf amaka perlu menetapkan Perda Kot. tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2017; PP No. 37 Tahun 2017; Perda Kot. Sukabumi No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penggunaan Jalan, Dampak Lingkungan, Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Komunikasi LLAJ, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan Dan Pengendalian, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
66 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 05 Tahun 2023

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda PPU 05-2023 ttg Pelindng Penyd Disabilitas_TTD_001.pdf

Abstrak

MASYARAKAT - PENYANDANG - DISABILITAS - PENYELENGGARAAN - PELINDUNGAN - PELAYANAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2023/05

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

Untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas diperlukan pelindungan dan pelayanan secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, setiap orang dilahirkan bebas dan memiliki kebutuhan hidup untuk bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pelayanan Bagi Masyaralat Penyandang Disabilitas
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kewajiban Pemerintah Daerah; HAk dan Kewajiban; Kesamaan Kesempatan; Aksesibilitas; Habilitasi dan Rehabilitasi; Bantuan Sosial; Peningkatan dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial; Peran serta Masyarakat; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-lain; Sarana Prasarana; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2023.
43 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2015

Pedoman Umum Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO.5 TAHUN 2015 ocr.pdf

Abstrak

pedoman-petugas-lapangan-keluarga-berencana-nonpns

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/NO.5, TBD No.5, LL KAB. KUBU RAYA: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana ditunjang oleh tersedianya, mekanisme operasional yang baku serta sumber daya manusia sampai dengan lini lapangan, terutama peran petugas lapangan keluarga berencana.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematika.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2015.
5 halaman peraturan dan 8 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2022

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP Nomor 5 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Pelayanan publik

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka memberikan jaminan serta kepastian penyelenggaraan pelayanan pu blik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pelayanan Publik;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7);
PEMBINA, ORGANISASIPENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK; Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik; HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
20

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2020

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perda-no-5-tahun-2020.pdf

Abstrak

penyelanggaraan-dan-pengelolaan-perpustakaan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2020/No. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan

ABSTRAK:

Menimbang bahwa dalam rangka mendorong pembudayaan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat dan sumber belajar masyarakat di Kabupaten Kampar, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 70 Tahun 1991; PP No. 23 Tahun 1999; PP No. 24 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 26 (dua puluh enam) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Kewenangan; Perencanaan; Pembentukan, Penyelenggaraan dan Jenis Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Forum Perpustakaan Daerah; Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Penjelasan: 3 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT