Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 84, BD 2015/84 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 84
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang
ABSTRAK:
a. bahwa tarif air minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Air minum Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 83);
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Derah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapakan Peraturan Wali kota tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum;
2. Dasar Kebijakan Penetapan Tarif;
3. Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif;
4. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 84, BN 2018/No. 1177; http://jdih.kemendag.go.id/ : 5 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Alokasi Khusus
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 84 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PermenPAN Nomor 35 Tahun 2012; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2010; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala; Ruang Lingkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
8 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 84 Tahun 2018
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pati No. 76 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati maka Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018, perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 84 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk tata tertib administrasi dan penyeragaman
penggunaan Lambarig Daerah Kabupaten Rembang pada
Naskah Dinas Peraturan Daerah dan Peraturan Desa, Kop
Naskah dan Sampul Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Badan Pennusyawaratan Desa, serta Kop Naskah
dan Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah dan Pemerintah
Desa; bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Rembang,
cara-cara penggunaan Lambang Daerah Rembang diatur
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b,
pertu ditetapkan Pedoman Penggunaan l.ambang Daerah
Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rem bang Tahun 1968; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2001; Peraturan Daera~ Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang makna dan warna lambang, penggunaan lambang daerah, ukuran lambang daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2005.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 84 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penciptaan kesejahteraan
masyarakat melalui penyediaan layanan yang memenuhi
Standar Pelayanan Minimal bagi masyarakat diperlukan
upaya yang terencana, sinergi dan berkelanjutan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21
ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, Pemerintah Daerah membentuk rencana aksi
penerapan Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
50 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 84, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 086
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga;
b. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2021 telah ditetapkan Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
c. Bahwa terhadap besaran Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
perlu disesuaikan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Standar Kebutuhan Minimal
Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3 halaman; 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 84 Tahun 2022
Sistem Pengendalian Intern - Standar/Pedoman - Gratifikasi
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotiosme di Lingkungan Pe,erintah Kabupaten Karimun Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Karimun dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya, serta Perbup Karimun No. 29 Th. 2017 sudah tidak sesuai dengan perlu diganti dengan menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai pedoman bagi ASN atau penyelenggara negara dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemda, yang terdiri dari pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, hak dan perlindungan bagi pelapor, dan pembiayaan pelaksanaan PERBUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perbup Karimun No. 29 Th. 2017
15 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 85 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945; membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik; sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggara pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya; e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.68 Tahun 1999; PP No.41 Tahun 2007; PP No.96 Tahun 2012; Permendagri No.36 Tahun 2012; Permendagri No.38 Tahun 2012; Perda No.16 Tahun 2010.
Ruang Lingkup Pedoman Standar pelayanan publik
meliputi: a. komponen standar pelayanan; b. penyusunan; c. penetapan; d. penerapan dan sosialisasi; e. pemantauan dan pengendalian kualitas pelayanan; dan f. evaluasi dan pelaporan serta Penilaian. Penetapan standar pelayanan yang telah disusun untuk setiap jenis pelayanan dilakukan oleh pembina teknis unit pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan pembahasan dengan merujuk pada saran dan pendapat dari masyarakat. Pemantauan dan pengendalian dilakukan terhadap pemenuhan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan aspek-aspek manajemen unit pelayanan dalam menghasilkan pelayanan secara konsisten sesuai dengan standar pelayanan. Penilaian pelaksanaan standar pelayanan dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan yang Diubah : UU No.32 Tahun 2004
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
