Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan PasaI 4, Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (6), Pasal 27 ayat (8), PasaI 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), dan PasaI 31 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang Dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nornor 4 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2019; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Tera / Tera Ulang Uttp; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Retribusi; Tata Cara Penyetoran; Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan; Tata Cara Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan Retribusi; Hasil Pungutan Retribusi; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kadaluwarsa; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif; Formulir Yang Digunakan Dalam Pemungutan Retribusi Tera Dan Tera Ulang; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
23 halaman peraturan dan 19halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2017
PERBUP Kab. Jepara No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 77 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2017/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk pemabaman terbadap wajib pajak yang
memperoleh tanah dan bangunan dalam pelaksanaan pemungutan bea Perolehan hak atas tanah dan
bangunan, maka perlu adanya penegasan dalam materi
muatan yang mengatur pemungutan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati rentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Jepara Nomor 77 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003; Undang-Undang Nomor l Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 77 Tahun 2010;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan kedua atas peraturan bupati jepara nomor 77 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
4 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2001/No.95 Seri B 19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar
Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang disahkan dengan
Keputusan Menleri Dalam Negeri Nomor 974.33-1305 tanggal
15 September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kalmpaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahuin 2000 Nomor 30 Seri B
Nomor 2 sudah tidak Sesuai ladi dengan perkembangan dewasa ini, oleh karena itu perlu diubah;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1975 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999.
Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2001.
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Untuk Jenis Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 97)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluarsa
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur dan kelembagaan pada Badan Pemdapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan adanya beberapa pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengaturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kedaluarsa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan Perubahan.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah beberaoa kali, terakhir dangan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019; Pearaturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011; sebagamana telah diubag dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir NOmor 2 Tahun 2013; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2013; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 97 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 105 Tahun 2021;
Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Nomor 97 Tahun
2019 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 97) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online
ABSTRAK:
a. bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib pajak, perlu
dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem online;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Dan Pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online;
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
1. Asas, Maksud, dan Tujuan
2. Jenis Pajak
3. Kewenangan
4. Kerjasama Pelaksanaan Sistem Online
5. Sistem Online Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Pembukaan Rekening, Penyetoran Dana, Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak
7. Pembayaran Pajak Terutang dan Pelaporan Pajak
8. Pembayaran dan Pelaporan Pajak Secara Manual
9. Hak dan Kewajiban
10. Larangan
11. Pengawasan
12. Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk lebih menyederhanakan mekanisme pemungutan Pajak Restoran, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Pasal 4 ayat (6), ayat (7) dan ayat (7a) dihapus; ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) dihapus; ketentuan Pasal 6 ayat (3) dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Prosedur Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan kemandirian daerah, perlu membuat Standar Prosedur Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undaag Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nornor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupti ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2012.
75 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan guna memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Jepara; bahwa dengan perkembangan kondisi saat ini dan dengan bertambahnya beberapa jenis obyek retribusi tempat rekreasi di kabupaten Jepara, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Retribusi Tempat Rekreasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Obyek, Subyek, Dan Wajib Retribusi Daerah
Bab III Golongan Retribusi
Bab IV Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa
Bab V Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah
Bab VI Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Daerah
Bab VII Wilayah Pemungutan
Bab VIII Tata Cara Pemungutan
Bab IX Tata Cara Pembayaran
Bab X Sanksi Administratif
Bab XI Tata Cara Penagihan
Bab XII Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi Daerah
Bab XIII Kedaluwarsa
Bab XIV Insentif Pemungutan
Bab XV Pelaksanaan Dan Pengawasan
Bab XVI Ketentuan Pidana
Bab XVII Penyidikan
Bab XVIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dicabut.
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ayat (4), Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Nama, objek dan subjek pajak;
2. Dasar pengenaan tarif, penghitungan pemungutan pajak penerangan jalan;
3. Wilayah pemungutan dan masa pajak;
4. Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan;
5. Surat tagihan pajak;
6. Tata cara pembayaran dan penagihan;
7. Keberatan dan banding;
8. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
9. Pengembalian kelebihan pembayaran;
10. Kedaluwarsa penagihan;
11. Ketentuan khusus;
12. Penyidikan;
13. Pelaksanaan dan pengawasan;
14. Ketantuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotavvaringin Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
