Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib. efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Piimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pihak Lain, dan Pihak Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Standar Satuan Biaya PerjaIanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali:
UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 2004; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP no 58 Tahun 2005; Perda KabBoyolali No 4 Tahun 2007; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permenkau No 113/PMK.05/2012, Permendagri No 80 Tahun 2015; Perbup Boyolali No 76 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 6 Tahun 2017; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perjalanan dinas Bupati dan/atau Wakil Bupati, Perjalanan Dinas Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, Perjalanan Dinas PNS dan/atau Calon PNS, Perjalanan Dinas Pihak Lain, Perjalanan Dinas Khusus, Perjalanan Dinas Nihil, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini muiai berlaku:
a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 52); dan
b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 22);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
39 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Banjar Pintar kepada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
ABSTRAK:
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan “bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan”, Dan bahwa dalam rangka mendorong percepatan program pendidikan menengah universal menuju pendidikan 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Daerah Kota Banjar mengalokasikan anggaran bantuan keuangan program banjar pintar kepada satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Banjar Pintar kepada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Bentuk Bantuan Keuangan, Penganggaran, Pencairan, Penggunaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan, Monitoring, Evaluasi Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram, dan tertib, serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamonng Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Oprasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU NO. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 54 Tahun 2011
Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Tata Kerja; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 48 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap (Protap) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara professional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Lubuklinggau telah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), system pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi Informasi sebagai sarana pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pemanfaatan SIMDA Keuangan agar berjalan efektif, efisien dan berhasil guna, perlu pedoman dalam pengelolaannya.
UU No.7 Tahun 2001; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2014; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.60 Tahun 2008; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.17 Tahun 2007; Permendagri No.52 Tahun 2011; PERMENPANRB No.52 Tahun 2011; PERMENPANRB No.35 Tahun 2012; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permenkeu No.238/PMK.05/2011; Perda Kota Lubuklinggau No.32 Tahun 2012.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Satuan Tugas Pengelolaan SIMDA Keuangan; Penyusunan Anggaran; Penatausahaan Keuangan; Pembukuan dan Pelaporan Keuangan; Instalasi SIMDA Keuangan; Pengendalian dan Pengembangan SIMDA Keuangan; serta Monitoring dan Evaluasi SIMDA Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan SIMDA Keuangan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 -Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun
2015; PermenPAN RB Nomor 35 tahun 2012; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016.
SOP Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Walikota ini. SOP pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
SOP yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan
setelah mendapat pengesahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
105 hlm; Lampiran 100 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.55 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Strategi Penerapan Manajemen Risiko; Proses manajemen Risiko; Evaluasi dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 75 Tahun 2019
Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman - sistem pemerintahan berbasis elektronik
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat
(2), Pasal 17 huruf c, Pasal 22 huruf c, Pasal 24 ayat
(1), Pasal 25 ayat (4), Pasal 27, Pasal 30 ayat (1), Pasal
32 ayat (3) dan ayat(4), Pasal 34 huruf c, Pasal 35 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 36,Pasal 44 ayat (1), Pasal 45,
serta Pasal 53 Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, dipandang perlu
menetapkan Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan
Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Izin Lingkungan;
b. penilaian dokumen Amdal serta penetapan
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
ketidaklayakan lingkungan hidup;
c. pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan
rekomendasi UKL-UPL;
d. penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan
hidup untuk perubahan keputusan kelayakan
lingkungan hidup, perubahan rekomendasi UKL-UPL
dan perubahan Izin Lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
92 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, BD.2019/NO.75 LL Kota Pontianak : 5 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL DALAM GANG DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu merupakan dasar regulasi pelaksanaan penarikan retribusiIzin Mendirikan Bangunan;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU, No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PP No.69 tahun 2010, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda No.10 tahun 2018, Perda No.8 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL DALAM GANG DI KOTA PONTIANAK.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
Peraturan ini memiliki 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
