Logo
Login

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi
T.E.U.
Indonesia, Kota Bekasi
Nomor
33
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Bekasi
Tanggal Penetapan
17 Mei 2021
Tanggal Pengundangan
17 Mei 2021
Tanggal Berlaku
17 Mei 2021
Sumber
BD 2021/Nomor 33 Seri E
Subjek
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Bekasi
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 220 kali

FILE-FILE PERATURAN

BD Perwal Nomor 33 Tahun 2021.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERWALI Kota Bekasi No. 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
  2. PERWALI Kota Bekasi No. 79 Tahun 2019 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI
  3. PERWALI Kota Bekasi No. 76 Tahun 2019 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI
  4. PERWALI Kota Bekasi No. 75 Tahun 2019 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI
  5. PERWALI Kota Bekasi No. 74 Tahun 2019 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan