RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA - PERUBAHAN TARIF
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD 2020/ No. 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olah Raga
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali tarif retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Tarif Terusan untuk
Obyek Wisata Candi dan Kawah Sikidang pada Dataran
Tinggi Dieng, perlu mengubah kembali besaran tarif
retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, peninjauan tarif ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi
dan Olah Raga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa upaya Pemajuan kebudayaan Daerah merupakan wujud nyata masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik , berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan
UU no.10 tahun 1999; UU no.11 tahun 2010; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; UU no.5 tahun 2015; PP no.5 tahun 2017; PP no.38 tahun 2007; Perpres no.65 tahun 2018; Permendagri no.5 tahun 2007; PP no.38 tahun 2007; Perpres no.65 tahun 2018; Permendagri no.52 tahun 2007; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendikbud no.46 tahun 2018; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.4 tahun 2019; Perda no.3 tahun 2020
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelindungan; Inventarisasi dan identifikasi; Pengembangan; Pemanfaatan; Pembinaan; Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
17 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeliharaan, Pemberian Kompensasi dan Insentif, dan
Pemberian Penghargaan Pelestarian Cagar Budaya
di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 27 ayat
(3), Pasal 55 ayat (6) dan Pasal 56 ayat (3) dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan
Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemeliharaan, Pemberian Kompensasi Dan Insentif, Dan Pemberian
Penghargaan Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur pemberian imbalan berupa uang dan/ atau bukan uang dari Pemerintah
Daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bantuan lain
bersifat non dana dari Pemerintah Daerah, atas upaya upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya , Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,
dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
tetap lestari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 62 Tahun 2020
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2020/ No. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya maka perlu
disusun Petunjuk Pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelestarian Cagar Budaya;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17
Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3
Tahun 2019;
Dalam peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi: Ketentuan Umum; Tim Ahli Cagar Budaya; Penetapan Cagar Budaya; Pengalihan Kepemilikan; Penemuan dan Pencairan; Pelestarian; Museum; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 58 Tahun 2020
PERBUP Kab. Boalemo No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Boalemo
Mengubah
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Kawasan Desa Wisata Dikabupaten Boalemo
Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Kawasan Desa Wisata Dikabupaten Boalemo
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2020/N0.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Kawasan Desa Wisata Dikabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk peninjauan lokasi kelayakan Desa Wisata dan Tim Teknis dilihat dari kajian RTBL/Izin/Amdal, Sosial dan Ekonomi, Tata Ruang dan Aksebilitas, maka perlu merubah Peraturan Bupati Boalemo No. 62 Tahun 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 50 Tahun 2011; Permendagri No. 30 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2015; Perda Kab Boalemo No. 4 Tahun 2012; Perda Kab Boalemo No. 5 Tahun 2016; Perda Kab Boalemo No. 1 Tahun 2019; Perbup Boalemo No. 48 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Kawasan Desa Wisata Dikabupaten Boalemo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Kawasan Desa Wisata Dikabupaten Boalemo
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) Perda Kab Pemalang No 5 Tahun 2017.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU no 6 Tahun 204; Perda Kab Pemalang No 5 Tahun 2017; Perda Kab Pemalang No 1 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : RPKP Agrominawisata di Kecamatan Ulujami Kab Pemalang Tahun 2021-2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2020.
167 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 51 Tahun 2020
Bahwa potensi wisata yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Sambas merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan; bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi daya tank wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.10 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2010, UU No.23 Tahun 2014, PP No.50 Tahun 2007, PP No.50 Tahun 2011, Permendagri No.30 Tahun 2006, Permen Pariwisata No.14 Tahun 2016, Perda Prov Kalbar No.3 Tahun 2018, Perda Kabupaten Sambas No1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016, Perda Kabupaten Sambas No.17 Tahun 2015, Perda Kabupaten Sambas No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Penyelenggaraan Desa Wisata; Pembangunan Desa Wisata; Pencanangan dan Penetapan Desa Wisata; Usaha Pariwisata Desa; Organisasi Pengelolaan Desa Wisata; Tugas dan TanggungJawab; Hak, Kewajiban dan Larangan; Kewenangan Pemerintah Daerah; Kordinasi; Promosi Kawasan Desa Wisata; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
36 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 49 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S244/MK.7 /2020 perihal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah penerima hibah pariwisata; bahwa tata cara pemberian hibah pariwisata ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020; bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Kcempat Atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Sadan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/MK/2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Hibah Pariwisata; Tata Cara Pemberian Hibah Pariwisata; Pelaksanaan; Pelaporan; Keadaan Darurat; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
Jumlah Halaman: 15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Selayar Nomor 45 Tahun 2020
PROSEDUR OPERASIONAI STANDAR SEKTOR PARTWISATA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAIT ADAPTASI KEBIASAAN BARU
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2020/No.493
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
ABSTRAK:
dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemik covid- 19 pada kegiatan kepariwisataan, dipandang perlu mempersiapkan strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; penerapan strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga dipandang perlu menyusun prosedur operasional standar tentang protokol kesehatan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar Sektor Pariwisata dalam Rangka Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
26
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
