Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.658 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Download file:

POJK 2 Tahun 2023.pdf

Ringkasan POJK 2 Tahun 2023.pdf

investasi-perbankan

2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 2, LN.2023 (4)/218 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

ABSTRAK:

a. bahwa guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal perlu dilakukan peningkatan kualitas tata kelola Manajer Investasi termasuk penguatan pengawasan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah; b. bahwa tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah belum diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018,
Peraturan ini mengubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yaitu tentang : a. Kewajiban MI Syariah atau MI yang memiliki unit syariah untuk memiliki DPS sesuai ketentuan POJK mengenai prinsip syariah di Pasar Modal dan POJK mengenai ahli syariah di Pasar Modal; b. Tugas dan tanggung jawab DPS; c. Kewenangan DPS; d. Kewajiban DPS, Direksi MI syariah dan Direksi MI yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah untuk menggunakan kertas kerja dan mendokumentasikannya dengan baik; e. Ketentuan mengenai kertas kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d); f. Kewajiban pelaksanaan rapat berkala dengan DPS; g. Kewajiban MI Syariah dan MI yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah untuk memberikan remunerasi bagi anggota DPS dan dituangkan dalam kontrak kerja; h. Kewajiban MI untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; i. Kewajiban bahwa kebijakan terkait benturan kepentingan MI harus juga mencakup profesionalisme DPS; j. Kewajiban bahwa penyusunan laporan penerapan Tata Kelola setiap tahun harus juga mencakup terkait total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh DPS; dan k. Ketentuan bahwa informasi umum yang wajib dimuat dalam Situs Web milik MI harus juga mencakup profil DPS.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi diubah
18 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Download file:

Salinan POJK 1 Tahun 2023.pdf

Ringkasan POJK 1 Tahun 2023.pdf

pengawasan-perbankan

2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 1, Direktur Hukum 2023 (1)/19 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menciptakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang semakin sehat, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; b. bahwa untuk penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu tentang : a. Penyesuaian ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS; b. Kewajiban memiliki satuan pengawas Internal BPJS sebagai bagian pengawasan “three lines of defense”; c. Mekanisme koordinasi pengawasan antara OJK dan DJSN; d. mekanisme pemeriksaan langsung oleh OJK; e. Penyampaian laporan yang disampaikan BPJS kepada OJK; dan f. Sanksi Administratif.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan diubah
19 hlm

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 19 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Download file:

Peraturan OJK No. 2 Tahun 2022.pdf

Peraturan OJK No. 2 Tahun 2022_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Download file:

Peraturan OJK No. 11 Tahun 2022.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 42 /POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan

Download file:

Peraturan OJK No. 5 Tahun 2022.pdf

Peraturan OJK No. 5 Tahun 2022_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Bank Umum Syariah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 28/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah
Peraturan BI No. 15/13/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
Peraturan BI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Mengubah sebagian

Pasal 17 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank

Download file:

Peraturan OJK No. 16 Tahun 2022.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan BI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Mengubah sebagian

Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

Download file:

Peraturan OJK No. 6 Tahun 2022.pdf

Peraturan OJK No. 6 Tahun 2022_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 21 ayat (6), Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Download file:

Peraturan OJK No. 3 Tahun 2022.pdf

Peraturan OJK No. 3 Tahun 2022_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan OJK No. 19/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

Download file:

Peraturan OJK No. 1 Tahun 2022.pdf

Peraturan OJK No. 1 Tahun 2022_Penjelasan.pdf

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2021 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Mengubah

Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Download file:

Peraturan OJK No. 2 Tahun 2021.pdf

Peraturan OJK No. 2 Tahun 2021_Penjelasan.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT