Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Tahun 2023 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2015; Perda No. 6 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Materi Muatan Penyusunan Apb Desa Bab IV Evaluasi Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2023.
6 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2OLO
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Ol4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2010
terdiri dari 9 bab, 10 pasal
KETENTUAN UMUM, PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN , PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN , PENETAPAN STANDAR PELAYANAN , PENETAPAN MAKLUMAT, PENERAPAN STANDAR PELAYANAN , PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 58 Tahun 2012
STANDARISASI - INDEK BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2012/No. 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2013 dapat berjalan tertib, lancar,
berdayaguna dan berhasilguna sesuai
dengan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku dipandang perlu menetapkan
Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan
Khusus Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2013; bahwa untuk maksud tersebut di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Honorarium Kegiatan Khusus Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2012.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membenkan pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir pada pelaksanaan APB Desa untuk penyusunan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Desa;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerimtah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 4 (empat) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Standar Biaya Umum Pemerintah Desa ;Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Lampiran: 4 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 58 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Regional Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD 2023 (58)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Regional Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan dalam beberapa nomenklatur barang dan jasa serta adanya penyesuaian
harga dalam beberapa jenis barang dan jasa pemerintah sesuai usulan dari beberapa perangkat daerah serta mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Saluan Regional sebagaimana telah
diubah dengan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tetang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor
27 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no 6 Tahun 2023, PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021, Perpres No 33 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2023, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No 90 tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, PERDA Prov Gorontalo No 6 Tahun 2022, PERDA Prov Gorontalo No 1 Tahun 2023, Pergub No 27 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Regional Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
Terdiri dari 4 halaman dengan lampiran
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan berpedoman pada standar harga satuan regional dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PeraturannPemerintah Nomor 56 Tahun 2005; PeraturannPemerintah Nomor 71 Tahun 2010; PeraturannPemerintah Nomor 27 Tahun 2014; PeraturannPemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
58 Halaman
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 58, BN 2016/ NO 1458; PERATURAN.GO.ID : 11 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2016.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2021
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 79 Tahun 2020
Tentang
Standar Harga Barang Dan Jasa
Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa standar harga barang dan jasa tahun anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2021, bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan untuk keempat kalinya.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020.
Materi pokok : Mengubah untuk keempat kalinya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : Huruf B. JASA (Sudah Termasuk Pajak) Angka 1.8. TIM YANG DIAMANATKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Huruf B. JASA (Sudah Termasuk Pajak) Angka 5. BIAYA PERJALANAN DINAS diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Huruf B. JASA (Sudah Termasuk Pajak) Angka 8. UANG TRANSPORT/UANG SAKU diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, Huruf B. JASA (Sudah Termasuk Pajak) Angka 46 HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOMPIMDA) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
Mengubah untuk keempat kalinya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021.
Jumlah Halaman : 4 HLM; Lampiran : 38 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
