Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 628
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 stdd Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 5 Tahun 2021, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi; sekretariat; bidang penanaman modal; bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; bidang transmigrasi dan pelatihan, dan penempatan tenaga kerja; bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; serta jabatan pada DPMPTSPTRANSNAKER
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja
20 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam digitalisasi transaksi keuangan di Daerah perlu untuk melakukan minimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi serta meningkatkan keamanan dalam bertransaksi melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022;
TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; PENGGUNAAN KKPD; PENGELOLA KKPD; UP KKPD; PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD; PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD; BIAYA PENGGUNAAN KKPD; MONITORING DAN EVALUASI; KETETNTUAN LAIN-LAIN; KETETNTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 57 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kesatuan bentuk, arah dan kreteria dalam
pembuatan dokumen pengadaan barang dan jasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu menyusun
standar dokumen sebagai acuan dalam proses pengadaan
barang dan jasa; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor:339/KPTS/M/2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang disusun dalam bentuk buku, sebanyak 9 buku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
Buku sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
BUKU I Tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan.
BUKU II Tentang Standar Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Lump Sum.
BUKU III Tentang Pedoman Kualifikasi Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan).
BUKU IV Tentang Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan.
BUKU V Tentang Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Lump Sum.
BUKU VI Tentang Standar Dokumen Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi Berdasarkan Waktu Penugasan / Time Based (Kontrak Harga Satuan)
BUKU VII Tentang Standar Dokumen Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi (Kontrak Lump Sum)
BUKU VIII Tentang Pedoman Kualifikasi Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi.
BUKU IX Tentang Pedoman Evaluasi Penawaran Seleksi Pekerjaan Jasa Konsultansi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2009.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya dinamika ekonomi di tingkat pusat sehingga menyebabkan kenaikan harga pasar terhadap beberapa jenis barang dan jasa di Kabupaten Polewali Mandar;
b. bahwa standar harga satuan tahun 2022 yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan dengan melakukan penyesuaian nilai atau harga serta menambahkan beberapa jenis barang dan jasa;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2009; Perbup Polewali Mandar No. 32 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah telah diubah dengan Perbup Polewali Mandar No. 11 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 32 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022
229 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
(Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 25) mengenai Harga
Bahan Bakar Minyak, Honorarium MTQ, Honorarium diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 57 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi,
kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan
kepentingan oleh penyelenggara negara;
b. bahwa dalam rangka menuJu tata kelola
pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan
transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas
dari benturan kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun
2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur pedoman penanganan situasi dimana setiap penyelenggara
daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi
terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap
keputusan dan/ atau tindakannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standard Operating Procedures (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pemalang Formasi Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Standard Operating Procedures (SOP) pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pemalang Formasi Tahun 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standard Operating Procedures (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pemalang Formasi Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Pemalang Formasi Tahun 2009, Standar Operating Prosedures (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Pemalang Formasi Tahun 2009 tercantum pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2009.
Permenhub No. 164 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 57, BN.2017/No.1093, jdih.dephub.go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 145 Amandemen 3 (Civil Aviation Safety Regulations Part 145 Amendment 3) tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara (Approved Maintenance Organizations)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
