Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD Tahun 2023 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mantri Desa Tani
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan berskala Desa di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan, maka diperlukan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan kewenangan berskala Desa tersebut yang berkedudukan sebagai staf Desa dalam struktur organisasi Pemerintah Desa.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permentan No. 03/Permentan/SM.200/ 1/2018; Perda Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2015.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Hak, Tugas Pokok, dan Pelaporan Bab III Persyaratan Mantri Tani Desa Bab IV Pengangkatan Mantri Tani Desa Bab V Nomor Register Mantri Tani Desa Bab VI Mutasi Mantri Tani Desa Bab VII Larangan Mantri Tani Desa Bab VIII Pemberhentian Mantri Tani Desa Bab IX Pembinaan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan
Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Dan
Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kepastian Usaha Tani bagi Petani, Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Fasilitasi Asuransi Pertanian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Fasilitasi Asuransi Pertanian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Asuransi Pertanian, Kemudahan Pendaftaran Peserta Asuransi Pertanian, Kemudahan Akses terhadap Perusahaan Asuransi Pertanian, Sosialisasi Program Asuransi Pertanian, Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Pertanian, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam serta Rencana Tata Tanam untuk Masa Tanam Tahun 2023-2024 di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk memudahkan Pengelolaan air irigasi,
diperlukan adanya pengaturan Pola Tanam dan
Rencana Tata Tanam di Kabupaten Klaten untuk
masa tanam tahun 2023-2024 di Kabupaten
Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penetapan Pola Tanam Serta Rencana Tata Tanam
untuk Masa Tanam Tahun 2023-2024 di Kabupaten
Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; eraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 65 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Petak Tersier, Zona Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam, Waktu dan Jenis Tanaman, Pengaturan Rotasi Jenis Tanaman dan Pembagian Air, Fungsi Bangunan Air, dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 40 Tahun 2023
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
ABSTRAK:
a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Bone telah
ditetapkan dengan peraturan Bupati Bone Nomor
90 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan
dan kebutuhan penyelenggaraan tugas
dan fungsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahpengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 238, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintahpengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyerdahanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : KEDUDUKAN
BAB III : SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV : TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB VI : TATA KERJA
BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.
Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2021 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam
Untuk Musim Tanam Tahun 2023/ 2024
ABSTRAK:
a. bahwa guna memberikan rasa keadilan dalam hal
Pengaturan Pola Tanam terutama dari segi ketersediaan
air dan keadaan lingkungan lainnya sehingga
meminimalisir kegagalan panen;
b. bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara
efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan
direncanakan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya
para petani, maka perlu disusun PedomqTI Pengaturan
Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam;
c. bahwa guna memberikan arah dan land&san hukurn
Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
untuk musim tanam tahun 2023/2024 perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c ,perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam
untuk Musim Tanam Tahun 2023/2024.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun
2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur suatu pembakuan dari jenis tanam yang harus
ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu, ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis
tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi
tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan
berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang
bersangkutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Kandang Ternak Babi di Kawasan Pemukiman Kabupaten Mimika
ABSTRAK:
Bahwa penataan bangunan kandang ternak babi di kawasan pemukiman harus memperhatikan kawasan pengembangan sub sektor peternakan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika, dan dilaksanakan secara tertib dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan kandang agar menjamin kesehatan peternak dan warga sekitar lingkungannya sehingga perlu menetapkan peraturan bupati tentang penataan kandang ternak babi di kawasan pemukiman Kabupaten Mimika.
UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; Permendagri No. 24 Tahun 2006; PermenPU No. 30/PRT/M/2006; Permendagri No. 01 Tahun 2007; PermenPU No. 24/PRT/M/2007; Permendagri No. 120 Tahun 2018; PermenPUPR No. 28/PRT/M/2015; PermenPUPR No. 04/PRT/M/2017
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penataan kandang ternak babi di kawasan pemukiman Kabuoaten Mimika dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pendelegasian wewenang pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging serta upaya penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat kepada Dinas terkait. Maksud dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengembanganusaha dan/atau kegiatan peternakan babi. Dalam peraturan ini diatur mengenai sistem perkandangan, kemudian rekomendasi dan perizinan untuk pembangunan kandang ternak babi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2023-2024
ABSTRAK:
bahwa pembangunan bidang pertanian bertujuan untuk
meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis,
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam secara
efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan
pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan
khususnya para petani dan rakyat pada umumnya, perlu
mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam
bagi petani; bahwa dalam rangka pelaksanaan pola tanam dan rencana tata
tanam bagi petani perlu mengatur pedoman pola tanam dan
rencana tata tanam Tahun 2023-2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana
Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2023-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembagian Golongan Sawah, Waktu Tanam, Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam, Sistem Pembagian dan Pemberian Air Irigasi, Koordinasi dan Pelaksanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor : 637
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati menyelenggarakan
Pengelolaan, Pengadaan, dan Penyaluran Cadangan
Pangan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Konawe tentang Cadangan Pangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk. !I di Sulawesi (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang
Sadan Pangan Nasional (Iembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
9. Peraturan Sadan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras
Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1336);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun
2023 tentang Tata Cara penghitungan Jumlah
Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
BAB III PENGADAAN CADANGAN PENGADAAN
BAB IV PENYALURAN CADANGAN PANGAN
BAB V PENDANAAN
BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
