Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji
dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja
Bupati dan Wakil Bupati; bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Belanja Bupati dan
Wakil Bupati perlu mengatur pengelolaan Belanja Bupati dan
Wakil Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun
Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017 yang meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp770.758.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp963.066.000,00. Anggaran Belanja Tidak Langsung dimaksud, terdiri atas: a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebesar Rp170.758.000,00 dan b. Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp600.000.000,00. Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp963.066.000,00
dimaksud terdiri atas:
a. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rp 36.000.000,00
b. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 216.000.000,00
c. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp 250.000.000,00
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp 352.216.000,00
e. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Rp 78.850.000,00
f. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp 30.000.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2017.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Izin Lokasi;
3. Persyaratan;
4. Objek Izin Lokasi;
5. Tata Cara Pemberian Izin Lokasi;
6. Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin Lokasi;
7. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi;
8. Pengawasan dan Sanksi Administratif;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2017.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat
ABSTRAK:
bahwa program beras sejahtera merupakan salah satu program untuk pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah, perlu diatur mekanisme penyaluran beras sejahtera; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Beras Sejahtera bagi Keluarga Penerima Manfaat.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2009.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengelolaan dan Pengorganisasian; Bab III Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera; Bab IV Pengawasan, Pelaporan dan Pengaduan; Bab V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk menjalankan pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan dan sehubungan adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka dipandang perlu mengatur kembali petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan melalui Peraturan Bupati Banjar.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 49 Tahun 1960; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor23 Tahun 2014; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 136 Tahun 2000; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pemungutan Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran; Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak; Jatuh Tempo Pajak Terhitung; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Pengawasan; Tata Cara Pemeriksaan; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; dan Kadaluarsa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat
Daya
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya peraturan Bupati
Maluku Barat Daya Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Maluku Barat Daya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat
Daya.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat
Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 14 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kapuas No. 47 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan
Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten dan dalam menyelenggarakan PTSP
tersebut Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan
dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten
kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah menyatakan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA DPMPTSP;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2009 Nomor 5); dan
b. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Camat di Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2009 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG PERUBAHAN TAHUN 2016
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG PERUBAHAN TAHUN 2016
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Bupati Sorong (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang memuat Program, Kebijakan, Strategi dan kegiatan dalam tiap tahunnya agar dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Sorong yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk melihat kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Sorong sebagai tolak ukur Keberhasilan Pembangunan selama paru waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2017;
c. bahwa keadan yang menyebabkan harus di lakukan pergeseran antar unit SKPD antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka dipandang perlu merubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 – 2017;
d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Perubahan Tahun 2016.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perpres Nomor 45 Tahun 2016; dan Perda Kab. Sorong Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Perubahan Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
-
-
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK 128 DESA SEKABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2017
BANTUAN - DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) - KESEJAHTERAAN - DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH (DTA) - KABUPATEN BATANG HARI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2017/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN DANA OPERASIONAL SEKOLAH (DOS) DAN KESEJAHTERAAN KEPADA
DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH (DTA) DALAM KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan tanggung jawab terhadap anak didik pada Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) perlu adanya Bantuan Dana Operasional Sekolah (DOS) dan kesejahteraan kepada para tenaga Pendidik pada DTA dalam Kabupaten Batang Hari;
Bantuan DOS dan Kesejahteraan dimaksud dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pendidikan keagamaan pada DTA.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; Permendagri No. 3 Tahun 1983; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 5 Tahun 2006; Perda No. 25 tahun 2016; Perbup No. 73 Tahun 2016.
Perbup ini mengatur mengenai Bantuan DOS dan Kesejahteraan kepada DTA dalam Kabupaten Batang Hari, meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; biaya operasional; sumber dana; syarat-syarat penerima bantuan; syarat-syarat tenaga pengajar; larangan pengguna dana; pertanggungjawaban; sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
