Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Peserta Didik Lulusan SMP dari Kabupaten Samosir yang Diterima di SMA Unggul Del di Laguboti, SMA Yayasan Soposurung di Balige dan SMA Yayasan Mata Uli Pandan di Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 41 Tahun 2019
uptd puskesmas - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
21 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 41 Tahun 2019
PENEMPATAN DANA PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK INVESTASI
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2019/No.41
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penempatan Dana Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Investasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan Dana yang tersimpan dalam Kas Daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 39 Tahun 2007; Perda Prov. Gorontalo No. 3 Tahun 2006; Pergub Prov. Gorontalo No. 1 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penempatan Dana Pemerintah Daerah dalam Bentuk Investasi termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, bentuk investasi, besarnya penempatan deposito, mekanisme.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak tetap/Pegawai Tidak Tetap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi pemberian insentif bagi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak
Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Pasa 6 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019
ombudsman ri - pengelolaan - tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik
2019
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 41, BN 2019/NO 1769; PERATURAN.GO.ID: 21 HLM
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. 41 Tahun 2019 adalah a) bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik di segala bidang, perlu dilakukan upaya pencegahan praktek maladministrasi sejak dini; b) bahwa untuk melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, perlu didukung adanya pedoman pelaksanaan pencegahan maladministrasi; c) bahwa untuk memberikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diatur mengenai tata cara pencegahan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik; d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Dasar hukum Peraturan Ombudsman No. 41 Tahun 2019 diantaranya adalah UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI; PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah; Peraturan Ombudsman No. 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan PP tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Ombudsman Perwakilan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman No. 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan PP tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Ombudsman Perwakilan di Daerah; Peraturan Ombudsman No. 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman RI.
Berisi tentang pedoman pelaksanaan pencegahan maladministrasi yang dilaksanakan oleh keasistenan yang melaksanakan fungsi dan tugas pencegahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pedoman pada Peraturan Ombudsman No. 41 Tahun 2019 berupa tata cara yang mengatur mengenai kegiatan deteksi; analisis; dan perlakuan pelaksanaan saran.
CATATAN:
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan perubahan
besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, yang menyatakan Alokasi Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan
Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
15 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun
2014; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun
2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun
2019; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun
2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa SeKabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9),
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa SeKabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 9),
diubah
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 50
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, dan Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman
Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/
Arsip Vital Negara, dalam rangka pelaksanaan pengamanan
dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan agar dikelola dengan baik dan benar,
maka perlu menetapkan pedoman pengelolaan arsip vital
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Repulik Indonesia Nomor
06 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2015
Ruang lingkup pengelolaan arsip vital adalah :
a. identifikasi;
b. penataan;
c. perlindungan dan pengamanan
d. penyelamatan dan pemulihan; dan
e. akses dan layanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan
Retribusi Tempat Khusus Parkir, tata cara
pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; sehingga perlu menetapkan
Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Parkir.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Parkir, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penyetoran Retribusi; Kewajiban Pengelola Tempat Parkir; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 42
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelestarian Dan Pengembangan Adat/Tradisi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengembangkan nilai-nilai luhur
budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya,
memperteguh jati diri bangsa, melestarikan warisan budaya
bangsa melaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 huruf (a)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelestarian Tradisi, perlu Peran Aktif Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan Pelestarian Tradisi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pelestarian dan Pengembangan
Adat/Tradisi Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2007; Peraturan Bersama MENDAGRI & MENPAR No. 42 Tahun 2009; PERMENDIKBUD No. 10 Tahun 2014.
Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan
nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika,
moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan
dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap dan berlanjut.
Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dilakukan bersama dengan
organisasi atau lembaga adat oleh :
a. Walikota;
b. PD Terkait;
c. Camat;
d. Lurah; dan
e. Kepala adat atau pemuka-pemuka masyarakat adat. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat, terutama ditujukan kepada adat istiadat yang telah ada atau yang telah
ada tetapi hampir mengalami kepunahan; Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi
permusyawaratan/pemufakatan kepada adat/pemangku adat/tetua adat dan
pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan
organisasi pemerintahan di daerah, Kecamatan dan/atau Kelurahan. Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
a. mewakili masyarakat adat keluar wilayah adat yakni dalam hal–hal yang
menyangkut kepentingan dan penyelesaian permasalahan adat;
b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk
meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
dan
c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat
sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah adat masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2019/NO.41 LL Kota Pontianak : 8 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya Jabatan Fungsional sebagai Penyuluh Pertanian, Pengawas mutu Hasil Pertanian, Pengawas Benih Tanaman dan Medik Veteriner pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, PP No.46 Tahun 2011, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2016, Kepmenpan No. 16/Kep/M.Pan/3/2001, Kepmenpan No. PER /36 / M.PAN / 11 / 2006, Kepmenpan No. PER/17/M.PAN/4/2006, Kepmenpan No. PER/02/MENPAN/2/2008, Kepmenpanrb No.09 Tahun 2010, Kepmenpanrb No.52 Tahun 2012, Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN No.34 Tahun 2015 No.9 Tahun 2015, Perwako No.1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 9, dan Pasal 10 ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2019.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 0 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
