Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Brigade Alat Dan Mesin Pertanian
ABSTRAK:
a. bahwa alat dan mesin pertanian (alsintan)
mempunyai peranan yang sangat penting dan
strategis dalam mencapai tujuan pembangunan
pertanian melalui penanganan budidaya,
panen, pasca panen dan pengolahan basil
pertanian;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan
alsintan dalam mendukung pelaksanaan
program Upaya Khusus Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan di Kabupaten Kolaka Timur
perlu menyusun petunjuk teknis Brigade
Alsintan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Brigade
Alat dan Mesin Pertanian.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indinesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negaran Republik
Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 ten tang
Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Peemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001
tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4157;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
65/Permentan/OT.140/ 12/2006 tentang
Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran,
dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang
Hubungan Kerja antar Kelembagaan Teknis,
Penelitian dan Pengembangan dan Penyluhan
Pertanian dalam mendukung Peningkatan
Produksi Beras Nasional.
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN,
BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2024
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 118 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 83 Tahun 2021 telah diatur perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan;
bahwa dengan telah ditetapkannya Lahan Sawah
Dilindungi oleh Pemerintah dan perkembangan
pembangunan diluar sektor pertanian yang
cukup massif, maka terhadap lahan pertanian
pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan
perlu dilakukan penyesuaian;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan National Nomor 8 Tahun 2017;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun
2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 83 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 120)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun
2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2021 Nomor 83), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 83)
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 596
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Alsintan
ABSTRAK:
a. bahwa alat dan mesin pertanian mempunyai peran
yang sangat penting dan strategis dalam mencapai
tujuan pembangunan pertanian melalui
penanganan budidaya, panen, pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian;
b. bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian yang
optimal dapat mendorong peningkatan produksi
pangan di Kabupaten Konawe Utara;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 65/ Permentan/ OT.140/ 12/2006 tentang
Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan
Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian
menyatakan agar alat dan/ atau mesin pertanian
dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pengelolaan Brigade AlSintan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja;
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Pembentukan Brigade Alsintan
BAB III Struktur Organisasi
BAB IV Peran dan Tugas Brigade Alsintan
BAB V Mekanisme
BAB VI Kerjasama
BAB VII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2024.
6 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pohuwato Nomor 19 Tahun 2024
Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Dan Pembibitan Pada Dinas Pertanian
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2024 (19)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Dan Pembibitan Pada Dinas Pertanian
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan Pasa1 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan dan Pembibitan Pada Dinas Pertanian.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 6 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa klai terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP NO 72 Thaun 2019, Permendagri No 12 Tahun 2017, PERDA Kab Pohuwato No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab Pohuwato No 2 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Dan Pembibitan Pada Dinas Pertanian termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, jabatan eselonisasi, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Susunan organisasi Dinas terdiri atas sekretariat; bidang tanaman pangan dan hortikultura; bidang perkebunan; bidang prasarana dan sarana pertanian: bidang peternakan; bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; bidang penyuluhan pertanian; dan UPTD;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2024
Pangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Pesawaran No. 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PESAWARAN
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 656
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk
Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesawaran, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja.
Dasar Hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor I Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 43/permentan/OT.010/8/2016.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PESAWARAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PESAWARAN.
Lampiran File: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2024
kelembagaan-dinas pertanian, pangan, dan perikanan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2024/NO. 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi,
dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas
Pertanian, Pangan, dan Perikanan diatur dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan, UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan, UPTD Sub Terminal Agribisnis, UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan, Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.9 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah
Potong Hewan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.10 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya,
Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sub Terminal Agribisnis, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.11 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
Jumlah Halaman: 15 hlm. Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana
aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021;
Dalam Peraturan Ini Berisi 3 (tiga) Bab dan 6 (enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; RAD-PG; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengembangan Pangan Lokal dan Pola Konsumsi Pangan Lokal
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat
(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
tentang Pangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor
2012
tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi
pangan lokal di daerah serta mewujudkan ketersediaan
pangan melalui pengembangan pangan lokal dan
menetapkan pangan lokalnya;
2
2022
Tahun
b. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar di
wilayah Kabupaten Sumba Barat perlu dikelola dan
digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat dalam rangka
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber
daya lokal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pangan Lokal
dan Pola Konsumsi Pangan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Produksi dan Ketersediaan Pangan Lokal; Bab 4. Distrisbusi Pangan Lokal; Bab 5. Pemanfaatan Pangan Lokal; Bab 6. Konsumsi Pangan Lokal sebagai Nilai Kearifan Lokal; Bab 7. Perbaikan Mutu dan Kemanan Pangan Lokal; Bab 8. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal; Bab 9. Sosialisasi dan Promosi Pangan Lokal; Bab 10. Peran Serta Masyarakat; Bab 11. Monitoring dan Evaluasi; Bab 12. Kerjasama; Bab 13. Pembiayaan; Bab 14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan dalam menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/ atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan agar cadangan pangan selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/permentan/kn.130/4/2018 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; SASARAN; PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN; PELAPORAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2024.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
