penandatanganan - PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2011/No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara Iain disebutkan
bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
berwenang menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota; bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tersebut diatas, dipandang perlu untuk
mengatur pemberian delegasi wewenang dan kuasa sebagian
wewenang Bupati Temanggung selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung untuk
menetapkan dan menandatangani surat keputusan dan suratsurat
lainnya dibidang kepegawaian; bahwa untuk keperluan tersebut, perlu menunjuk pejabat yang
diberi delegasi wewenang dan kuasa untuk menetapkan dan
menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya
dibidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan
Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-surat
Lainnya dibidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengaturan pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
Keputusan Bupati Temanggung Nomor 875.1/002/2009 dicabut.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNStruktur Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Wonosobo No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PERBUP Kab. Wonosobo No. 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN ADMNISTRASI TERPADU KECAMATAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2014/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperhatikan kondisi gografis daerah, peran mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada hurufa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bujati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bujati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk optimalisasi pelayanan kemudahan berusaha di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang cepat, murah,
terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel, perlu
dilakukan pengaturan pendelegasian kewenangan Perizinan
Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai
Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan
Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6
Tahun 2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sistematika: ketentuan umum; pendelegasian kewenangan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan; pengaduan; pembinaan, pengawasan dan evaluasi; pendanaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
310 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2)Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
DesadanketentuanPasal 21 PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 44
Tahun 2016 tentangKewenanganDesa,
perlumenetapkanPeraturanBupatitentangDaftarKewenanganDesaBerd
asarkanHakAsalUsuldanKewenanganLokalBerskalaDesa di Kabupaten
Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014; Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014;PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskla desa, pungutan desa, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2017
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNPajak dan Retribusi DaerahDesa
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Sumedang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan Dan Pemerintah Desa/Kelurahan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan untuk
lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan
perijinan, perlu dilaksanakan pelimpahan
penyelenggaraan perijinan pada Kecamatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
kepada Camat dilingkungan Pemerintah l<abupaten
Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang meliputi Pelimpahan Kewenangan, Penyelenggaraan Perijinan, dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2012.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 32 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pemalang No. 34 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), Dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta tertib
administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang, khususnya menyangkut Pejabat Struktural yang
berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana mestinya untuk jangka waktu tertentu, maka
perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
untuk menggan tikannya;
bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang
Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam
Aspek Kepegawaian, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor
34 Tahun 2009 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana
Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) dan Yang Melaksanakan
Tugas (YMT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana
Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penunjukan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Ruang Lingkup, Persyaratan Sebagai Plt/Plh, Prosedur Penunjukan Serta Penetapan Plt /Plh, Status Dan Kedudukan Plt /Plh, Masa Penunjukan Plt / Plh, Batas Kewenangan Plt /Plh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Ketentuan PLT, PLH, YMT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dicabut.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk
Usaha Mikro dan Kecil menyebutkan bahwa Pelaksana Izin
Usaha Mikro dan Kecil adalah Camat yang mendapatkan
pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49
Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Camat ;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemeriniah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Meneri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pcnialang Nomor 49 Tanun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan huruf n pada Pasal 2 ayat (2), dan penambahan angka 14 pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2012 diubah.
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Memberhentikan Dengan Hormat Sdr. Drs. Radius Prawiro Sebagai Pejabat Yang Bertanggungjawab Atas Penyelesaian Proyek Wisma Nusantara
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 1979.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
