PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/No.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
a . bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan Kelancaran dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa di Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengdaan Barang/Jasa di Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
. . .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden NOmor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 314);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun
2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 2094};
9. Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
-,,
...
.. � ..,
., .
Nomor 552);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor
300);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMl(.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN
. 2017 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
Pasal I
Ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Betita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
( 1) Pekerjaan dilaksanakan dengan sistem Padat Karya
dan Swakelola.
(2) RAB dibuat dengan memperhatikan harga satuan lokal.
(3) Harga Satuan Lokal disetujui dengan Keputusan
Bersama dengan BPD.
(4) RAB Wajib di asistensi oleh Tenaga Ahli lnfrastruktur
Kabupaten.
(5) Pajak pada RAB dihitung dengan cara dimasukkan bersama harga material dan al.at.
(6) Operasional TPK, Operasional Pemeriksa dan Biaya Desain RAB Jumlah persennya tidak dimunculkan di RAB.
(7) Data Survey hasil pengukuran lapangan Wajib dilampirkan sebagai dasar pembuatan Gambar Desain
(8) Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dibuat dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat, sebagai dasar pedoman bagi TPK melaksanakan kegiatan dilapangan.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 76
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Batas Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hokum terhadap batas wilayah kelurahan telah dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Batas Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG BATAS KELURAHAN PURUS KECAMATAN PADANG BARAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. BATAS KELURAHAN PURUS
3. KETENTUAN LAIN-LAIN
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 diperlukan standar biaya umum desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dałam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
mengatur tentang standar biaya umum desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023 yang memuat standar biaya umum belanja honorarium, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, jasa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui dana yang diserahkan pleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, peerlu diatur mengenai tata cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perbup Kubu Raya No.74 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa; Bagi Hasil Pajak dan Retrinusi Daerah; Mekanisme Penyaluran,; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjelasan sebanyak 8 (delapan) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 76 Tahun 2022
PERBUP Kab. Boyolali No. 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022
Mengubah :
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86
Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa
Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak
dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan
retribusi daerah kabupaten, maka perlu mengubah Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian
Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bagi Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021
tentang Pengalokasian Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2021 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Tahun 2022 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Administrasi Pertanahan Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertub administrasi dan optimalisasi pajak bumu dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2021 dengan menetapkan PERBUP
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 12 Th. 2011 stdd No. 15 Th. 2019; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 6 Th. 2014; UU No. 30 Th. 2014; UU No. 11 Th. 2020; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 24 Th. 1997; PP No. 17 Th. 2018; PP No. 18 Th. 2021; Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Th. 1997 std terakhir dengan Permen Angraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 16 Th. 2021; Perda Kabupaten Karimun No. 3 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perbahan beberapa ketentuan pada Peraturan Butapi Karimun Nomor 51 Tahun 2021, yaitu Mengubah Pasal 1, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 16 ayat (4) huruf b angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 31, Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), serta menyisipkan 1 pasal diantara Pasal 31 dan Pasal 32 yakni Pasal 31A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2021
12 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 76 Tahun 2022
BATAS - DESA - DARMAGA - KECAMATAN - CISALAK - KABUPATEN - SUBANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Tahun 2022 No.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Subang No. 3 Tahun 2014; Perda Kabupaten Subang No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Subang No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Luas Wilayah, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 76 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33
ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Tata Cara
Pemberhentian dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.67 Tahun 2017; Perda Kab. Paser No.1 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pemberhentian Perangkat Desa, Pemberhentian Sementara, Rotasi Jabatan Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 76 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun tentang Pengelolaan Aset Desa ;
Peraturan ini antara lain berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup di tetapkannya peraturan ini;
3. Penerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya;
4. Pengalokasian dan Pencairan Penghasilan tetap dan tambahan tunjangan lainnya;
5. Pertanggungjawaban;
6. Pengawasan;
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
