Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Nomor 744
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama Islam Lainnya
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memperlancar proses administrasi penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan Harta Agama Islam Lainnya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daeralutnaka perlu dilakukan perubahan ketiga atas peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan Harta Agama Islam Lainnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk peraturan Bupati Aceh Tengah tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Mekanisme pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan Harta Agama Islam Lainnya.
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini terdiri dari 4 Pasal berupa perubahan pasal terhadap Pasal 1. Pasal 4, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Harta Agama Islam Lainnya
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin efektif dan efisiensi pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan arsip statis dan pelestarian arsip yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, serta dengan telah dilaksanakannya persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substatof Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menyatakan JRA ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang No 43 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2010, Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 33 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019, perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati Tulungagung;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2018
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Perbup Nomor 28 Tahun 2018 pada Pasal 2 meliputi:
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 2. Dinas Kesehatan; 3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak; 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Sumber Daya Air; 6. Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 10. Dinas Ketahanan Pangan; 11. Dinas Lingkungan Hidup; 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 14. Dinas Perhubungan; 15. Dinas Komunikasi dan Informatika; 16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 20. Dinas Perikanan; 21. Dinas Pertanian; 22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 26. Badan Pendapatan Daerah; 27. Badan Kepegawaian Daerah; 28. Bagian Administrasi Pemerintahan; 29. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan; 30. Bagian Hukum; 31. Bagian Administrasi Pembangunan; 32. Bagian Administrasi Perekonomian; 33. Bagian Humas dan Protokol; 34. Bagian Organisasi; 35. Bagian Umum; 36. Sekretariat DPRD; 37. Inspektorat Daerah; 38. Kecamatan Tulungagung; 39. Kecamatan Boyolangu; 40. Kecamatan Kedungwaru; 41. Kecamatan Ngantru; 42. Kecamatan Kauman; 43. Kecamatan Pagerwojo; 44. Kecamatan Sendang; 45. Kecamatan Karangrejo; 46. Kecamatan Gondang; 47. Kecamatan Sumbergempol; 48. Kecamatan Ngunut; 49. Kecamatan Pucanglaban; 50. Kecamatan Rejotangan; 51. Kecamatan Kalidawir; 52. Kecamatan Besuki; 53. Kecamatan Campurdarat; 54. Kecamatan Bandung; 55. Kecamatan Pakel; 56. Kecamatan Tanggunggunung; 57. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
Perbup Nomor 28 Tahun 2018
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Online Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan sistem online; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1966; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Sistem Online Pajak Daerah, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hap-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Ruang Lingkup sistem online pajak daerah;
3. Sistem Pelaporan Pajak Online;
4. Tata Cara Pelaporan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Online;
5. Penempatan Alat/Sistem Perekam Data Transaksi Usaha;
6. Hak, Kewajiban dan Larangan;
7. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan serta adanya perubahan
asumsi yang meliputi asumsi kerangka ekonomi dan
keuangan daerah, rencana program dan kegiatan yang
merupakan upaya fungsional/optimalisasi/ efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan tahun 2019, maka Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019, maka perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
ii
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 beserta sistematika perubahan Renca Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 36 Tahun 2019
PEDOMAN PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DAN PEMELIHARAAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Percepatan Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
malaria merupakan penyakit menular yang menimbulkan kesakitan, kematian, mengurangi produktivitas dan menjadi faktor penghalang dalam pembangunan yang harus dicegah dan ditanggulangi sehingga masyarakat dapat terhindar dari penularan malaria; untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjaga kesinambungan penanggulangan penyakit malaria yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dalam rangka membangun efektivitas dan menjaga arah serta keberhasilan target Eliminasi Malaria di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022, dipandang perlu adanya suatu pedoman Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 40 Tahun 1991.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Tujuan Eliminasi Malaria c.Kebijakan dan Strategi Eliminasi Malaria d.Target,Sasaran, dan Indikator e.Penetapan Teknis KEgiatan Malaria Menuju Pencapaian Eliminasi f.Pembentukan, Kedudukan dan Organisasi Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria f.Tugas dan Tanggungjawab Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria g.Peran Serta Masyarakat dalam Eliminasi Malaria h.Peran Serta Rumah Sakit i.Pendanaan j.Ketentuan Peralihan k.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 36 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 55 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PERGUB Prov. Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemberian hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, kepada Badan dan Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, perlu prosedur dan mekanisme yang standar dalam pelaksanaannya; bahwa Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2018, yaitu pada PAsal 4, Pasal 29.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 Tahun 2018
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2007).
KETENTUAN UMUM; TUNJANGAN KETIGA BELAS; PEMBAYARAN TUNJANGAN KETIGA BELAS; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
5 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sketor Pajak daerah, maka perlu kebijakan perpajakan daerah yang lebih komperhensif dan untuk melaksanakan sistem perpajakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo belum dilakukan secara optimal dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dubah dengan UU No.16 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Perda Kota Gorontalo No.1 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.2 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.4 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.5 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.6 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.7 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.8 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.9 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.10 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah termasuk didalamnya menggatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Pajak, Nomor Wajib Pajak Daerah dan Pendapatan, Pumungutan, Pembayaran, Penagihan, Kedaluarsa Penangihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan, Sumber Daya Aparatur, Sanksi Administrasi, serta Penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 30 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
